Koversi BBM Ke Gas Kurangi Subsidi Jangka Panjang

Jakarta - Kementerian ESDM melalui Wakil Menteri, Widjajono Partowidagdo, menggelar diskusi terkait konversi BBM ke gas, di Radio Sindo, Jakarta, Senin (27/2/12) kemarin.

Konversi BBM ke gas harus terus dilaksanakan karena hanya dengan kebijakan itu, subsidi BBM dapat dikurangi dalam jangka panjang. Biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar gas lebih murah karena hanya 60 persen dari BBM. ”Jadi kalau kita pakai barang murah, jelas lebih efisien,” kata Wakil Menteri ESDM.

Ia mengemukakan, di negara-negara yang kaya minyak seperti Saudi Arabia, harga BBM relatif murah. Namun untuk Indonesia yang mengimpor minyak, tidak dapat diberlakukan hal yang sama. ”Kalau Saudi, (produksi minyak) yang dipakai penduduknya paling hanya 20 ppersen. Dikasih (gratis ke penduduk) nggak masalah. Jadi jangan disamakan dengan orang kaya. Lebih baik duitnya dipakai untuk bikin orang miskin jadi nggak miskin,” tambahnya.

Agar program konversi BBM ke gas ini berhasil dilaksanakan, maka harga BBM harus dinaikkan. Dengan demikian, maka orang akan beralih menggunakan gas yang harganya lebih murah. Hal ini juga terjadi ketika dilakukan kebijakan konversi dari minyak tanah ke LPG.

Menteri ESDM Jero Wacik sebelumnya mengatakan, konversi BBM ke gas akan dilakukan secara bertahap mulai 1 April mendatang. Kebijakan ini sudah menjadi keharusan karena harga BBM semakin mahal, sementara produksi minyak dalam negeri terus menurun. Di sisi lain, produksi gas meningkat pesat. (TW/esdm)

Kejagung Sita Harta Dan Blokir Rekening Milik DW

Jakarta - Tim satuan khusus (Satsus) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), kembali menyita sejumlah barang berharga milik DW. DW adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang dilaporkan warga memiliki harta kekayaan tak wajar.

Kapuspenkum, Noor Rachmad saat konferensi pers di Kejagung, Senin (27/2/12) lalu, mengatakan barang bukti yang disita dan tengah dievaluasi penyidik diantaranya mobil mewah merk Mini Cooper limited edition. Mobil tersebut kini terparkir di halaman kantor Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan.

"Untuk minggu ini tim penyidik itu sedang melakukan evaluasi terhadap dokumen barang bukti yang berupa uang, logam mulia, surat berharga sedang dievaluasi. Masih mengevaluasi semua, penyitaan," ucap Noor.

Dia menambahkan, sejumlah barang berharga milik DW disita setelah penyidik melakukan penggeledahan di kediaman DW. "Surat-surat kepemilikan rumah, tanah dan dokumen lainnya, ada juga barang elektronik komputer, disita, HP, flash disc, kemudian pemblokiran rekening di beberapa bank, diantaranya rekening di Mandiri, BCA, Bukopin, BNI, itulah yang dilakukan," ungkapnya.

Saat ditanya wartawan tentang nilai pasti kekayaan DW, Kapuspenkum belum bisa memberitahukan, karena masih dalam tahap evaluasi Kejaksaan.
DW diduga melakukan penyalahgunaan tugas dan wewenang selaku pemeriksa pajak, yaitu pada proses pemeriksaan pajak sampai pengajuan keberatan ke Pengadilan Pajak. Atas kasus ini DW diancam Pasal 12 B ayat 1 dan 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 dan pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (Jaks)

Menteri ESDM; Perusahaan Agar Berbagi Keuntungan Dengan Masyarakat

Jakarta - Menteri ESDM, Jero Wacik mengajak perusahaan tambang untuk segera mendirikan pabrik pengolahan (smelter) agar pada tahun 2014 nanti bahan tambang tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah (raw material) sesuai UU Minerba tahun 2009.

"Kami masih menunggu perusahaan tambang mengajukan proposal agar sesuai kriteria UU Minerba. Kami minta yang belum untuk segera mengajukannya ke Dirjen Minerba," ujar Jero Wacik dalam temu wartawan di Kantor Pusat Kementerian ESDM, Senin (20/02/12) kemarin.

Selain itu, untuk menghindari konflik di lingkar tambang, Menteri ESDM meminta perusahan tambang untuk berbagi keuntungan dengan masyarakat setempat. “Saya sudah memberikan note kepada perusahan tambang untuk berbagai keuntungan dengan masyarakat sekitar melalui CSR, itu harus ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Menurut Menteri, lokasi kegiatan pertambangan biasanya berada di antara perdesaan yang kurang makmur, sehingga dengan memberikan dana CSR masyarakat pun akan bersama-sama menjaga keamanan lingkar tambang.

Jero Wacik menyebutkan beberapa perusahaan tambang telah memberikan manfaat berupa CSR kepada masyarakat setempat. "Pemberian dana CSR tersebut harus lebih dioptimalkan," lanjutnya.

Terkait masalah di lingkar tambang, Jero Wacik menuturkan, Kementerian ESDM tengah menangani beberapa konflik di lingkar tambang yang belakangan ini marak terjadi. "Mudah-mudahan ke depan konflik di lingkar tambang dapat diminimalisir,” pungkasnya. (KO/esdm)

Ketua DPRD Grobogan Purwodadi Ditahan Kejari

Grobogan - Kejari Purwodadi menahan Ketua DPRD Grobogan Purwodadi, M. Yaeni, SH (46), pada Kamis (23/2/12) pekan lalu. Penahanan tersebut terkait kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di Sekretariat DPRD setempat untuk tahun 2006, 2007 dan 2008, yang merugikan uang negara sekitar Rp 1,9 miliar.

”Tersangka kami titipkan di Lapas Kedungpane Semarang untuk memudahkan mengikuti proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang,” kata Kajari Purwodadi, Lydia Dewi.

Tersangka dibawa ke Lapas dengan mobil dinas kejaksaan yang dikawal ketat petugas kejaksaan dan Polres Grobogan.
Sebelum ditahan, menurut Kajari, dilakukan serah terima tersangka bersama barang bukti dan BAP dari penyidik kepad JPU.

Selain M. Yaeni, kasus dugaan korupsi ini juga melibatkan Sutanto (58) dan Sunarto (58), keduanya mantan Sekwan, serta Agus Supriyanto (56), Kabag Umum Setwan yang kini menjabat Sekwan.

Sutanto dan Sunarto kini sudah menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Adapun Agus Supriyanto belum diproses ke persidangan karena yang  bersangkutan sedang sakit.

Berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Jateng, selama 3 tahun anggaran itu ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,9 miliar, dengan rincian kerugian tahun 2006 sekitar Rp. 664,8 juta dari anggaran Rp. 1,6 miliar, tahun 2007 sekitar Rp. 747,1 juta dari anggaran Rp 1,6 miliar, dan tahun 2008 sekitar Rp. 547,4 juta dari anggaran Rp. 1,8 miliar.

Modus yang dilakukan para tersangka antara lain dengan membuat pertanggungjawaban biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak benar atau direkayasa, yaitu tagihan dari bengkel dan SPBU Pertamina yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. (Jaks)

Kontingen Karate Tanah Bumbu Raih 22 Medali Di SBY Cup

Tanah Bumbu - Kontingen Karate Kabupaten Tanah Bumbu yang mewakili Kalsel pada SBY Cup Ke-9 di Jakarta, meraih 11 emas, 4 Perak, dan 5 Perunggu.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Kontingen yang sekaligus Camat Satui, Eryanto Rais, Senin (27/2/12).
Menurut Eryanto, kontingen Tanah Bumbu berjumlah 62 orang yang diantaranya termasuk atlet sebanyak 43 orang. Dibandingkan keikut sertaan sebelumnya, perolehan medali kontingen karate Tanah Bumbu mengalami peningkatan, yang mana pada tahun lalu cuma meraih 5 medali emas.

Kejuaraan karate yang memperebutkan trofi SBY Cup tersebut, diikuti oleh wakil dari seluruh Indonesia, digelar selama 2 hari dari 18 hingga 19 Februari di Jakarta.

Keberangkatan kontingen tersebut difasiltasi oleh KONI Tanah Bumbu dan beberapa perusahaan yang bertindak sebagai donatur, selebihnya ditanggung oleh Bupati Tanah Bumbu secara pribadi. "Pak Bupati menanggung seluruh biaya akomodasi selama kontingen berada di jakarta," ungkap Eryanto. (Isp)

Truk Batubara Lintasi Jalan Umum, Polsek Satui Berdalih Tak Tahu

Tanah Bumbu - Angkutan batubara dengan menggunakan truk kembali ramai melintasi jalan umum di wilayah Kecamatan Satui, Minggu (26/2/12).

Dalam pemantauan media ini, puluhan truk pengangkut batubara yang ditutup terpal melintasi jalan umum, bahkan melewati depan Mapolsek Satui.
Truk angkutan batubara itu melintasi jalan umum menjelang tengah malam. Meski beberapa petugas Polsek Satui tampak berada di halaman Mapolsek, truk bermuatan batubara bebas melintas.

Kepala SPK, berinisial Aiptu IKA yang sedang bertugas, berdalih tidak mengetahui yang sedang melintas tersebut adalah angkutan batubara.
Melintasnya angkutan batubara di jalan umum dengan bebasnya, melanggar Perda Propinsi Kalsel No 3/2008, diduga karena pihak kepolisian setempat tutup mata, dan ada permainan saling menguntungkan antara oknum dengan pengusaha pemilik batubara. (Jong)

SPBU Sungai Cuka Jual Solar Secara Bebas Ke Pelangsir

-Diduga Ada Oknum Polisi Ikut Bermain


Tanah Bumbu - Para Pelangsir atau pembeli dalam jumlah banyak untuk kemudian ditumpuk dan dijual lagi, merajalela di SPBU Sungai Cuka Kecamatan Satui, Minggu (26/2/12).

Harga per liter BBM jenis Solar diduga dijual oleh pihak SPBU sebesar Rp. 6.000 ke para Pelangsir. Pengelola SPBU yang berinisial H ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu, menampik pihaknya telah menjual seharga itu. Diakui pihaknya menjual Rp. 5.500 per liter. Padahal harga yang ditetapkan Pertamina adalah Rp. 4.500 per liter untuk Solar bersubsidi yang diperuntukkan kendaraan umum.

Perihal harga Solar yang lebih mahal dari yang ditetapkaan Pertamina itu, diakui oleh beberapa Pelangsir yang sering mangkal dan antri membeli Solar di SPBU tersebut.
Adanya para Pelangsir tersebut selain membuat antrian macet di SPBU, pelayanan terhadap umum pun jadi tak optimal. Pihak SPBU lebih mementingkan melayani para Pelangsir.

Informasi yang berhasil dihimpun media menyebut adanya dugaan salah seorang oknum anggota Polsek Satui berinisial M, berpangkat Brigadir yang berada dibalik praktik pelangsiran. Dan bahkan melalui orang suruhannya oknum tersebut ikut melangsir dan memonopoli. Kesannya oknum tersebut merupakan kepala dari para Pelangsir di SPBU itu.
Hal itu diungkapkan sendiri oleh beberapa pelangsir. Menurut mereka jika berkerjasama dengan oknum tersebut, maka jatah pembagian pembelian Solar akan bisa melebihi dari yang diperoleh Pelangsir lainnya.

Adapun pihak Pengelola SPBU sering beralasan stock Solar habis. Padahal menurut keterangan warga setempat dan konsumen umum yang membutuhkan, stock solar tersebut masih banyak namun dimanfaatkan sendiri oleh pihak SPBU dengan menjualnya ke para pengusaha tambang, yang harga jualnya lebih tinggi lagi.
Tudingan pihak SPBU menjual Solar ke para penambang dibantah oleh H, namun membenarkan telah menjual ke para Pelangsir. (Jong)

Kapolres Tanah Bumbu Kunjungi Istana Anak Yatim

Tanah Bumbu - Kapolres Tanah Bumbu, AKBP Abubakar Tertusi, SIK, SH mengunjungi Istana Anak Yatim yang dikelola Yayasan Darul Azhar di jalan Batu Benawa Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Sabtu (25/2/12).

Kunjungan Kapolres tesebut disambut hangat oleh para santri yang terdiri dari anak yatim yang didampingi Pembina Yayasan, dr. Zairullah Azhar, yang tak lain Mantan Bupati Tanah Bumbu pertama.

Dalam sambutannya pada kunjungan silaturahmi itu, Kapolres mengatakan tugasnya di wilayah Tanah Bumbu mengemban amanah dari negara guna menjaga keamanan serta melayani, mengayomi, melindungi dan membina masyarakat.

Kepada para santri anak yatim, Kapolres berpesan agar bercita-cita tinggi untuk menjadi penerus bangsa dan berguna bagi masyarakat. Untuk itu maka harus selalu semangat belajar, menimba ilmu selagi masih mampu agar apa yang dicita-citakan tercapai. (Ramang)

Polres Tanah Bumbu Lakukan Pengadaan Minyak Tanah

Tanah Bumbu - Polres Tanah Bumbu mengadakan kegiatan pasar murah minnyak tanah, Selasa (22/2/12) lalu.

Kegiatan pasar murah tersebut dibuka dan ditangani AKP Ana Setiana, Kabag Humas Polres Tanah Bumbu. Diadakan di halaman Polres Tanah Bumbu.m
Ratusan warga mendatangi lokasi pasar murah itu sambil menenteng jerigen kapasitas 10 dan 20 liter.

Menurut keterangan Ana Setiani, pasar murah minyak tanah tersebut akan dilaksanakan setiap bulan, berkerjasama dengan PT. Anggrek Jaya Saripuspita Nusantara
Milik seorang pengusaha di Batulicin bernama Hj. Andi Nenny.

Warga yang dilayani dan mendapatkan minyak tanah tersebut adalah yang sudah memiliki kupon yang dibagikan sebelumnya oleh pihak panitia pelaksana. Satu kupon yang dibagikan itu masing-masing untuk mendapatkan 10 liter. Adapun kupon yang dibagikan seluruhnya berjumlah 500 lembar untuk warga yang bermukim di lingkungan sekitar Mapolres.

Minyak tanah yang dijual di pasar murah adalah harga standar Rp 3.800 per liter, sementara bila membeli di eceran atau di pengencer harganya bisa mencapai harga Rp 8 ribu hingga bahkan Rp 10 ribu. "Untuk itulah sehingga pihak Polres melakukan pengadaan 1 tangki minyak taanah berkapitas 5.000 liter untuk melayani warga sekitar," ungkap Ana. (Ramang)

Polres Tanah Bumbu Ciduk 2 Kurir Sabu

Tanah Bumbu - Dua orang kurir yang menjadi perantara peredaran Narkoba jenis Sabu diamankan polisi, Kamis (23/2/12) kemarin.

Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mengamankan 2 orang kurir Sabu di wilayah hukum Polsek Satui pada Rabu (22/2/12) lalu sekitar pukul 18.30 WITa. Tersangka adalah seorang perempuan bernama Kholipah binti sukarso (31), berasal dari pulau Jawa yang bertempat tinggal di jalan Sumpol Km 5 Desa Satui Timur Kecamatan Satui. Dari tersangkaa ditemukan barang bukti 1 paket Sabu yang diperkirakan seharga Rp 500 ribu.
Tersangka tertangkap tangan memiliki saat akan menjual kepada seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli.

Tersangka lainnya adalah Rusdi bin Matra (28), beralamat di Desa Sungai Taib RT 06 Kotabaru, ditangkap polisi di Desa Sungai Cuka Satui sekitar pukul 19.30 WITa. Barang bukti bberupa 1 paket Sabu juga seharga Rp 500 ribu. Tertangkap tangan di saat mengantar barang bukti kepada seorang anggota polisi lainnya yang menyamar sebagai pembeli pula.

Menurut keterangan Kasat Narkoba Polres Tanah Bumbu, AKP Ferry, SIK, SH mengatakan, kedua tersangka tersebut diamankan di Rutan Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut. (Ramang)

Rekonstruksi Kasus Korupsi 2,5 Milyar Digelar

Mojokerto - Rekonstruksi kasus korupsi yang menyeret mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Satori Suarta dan mantan Kabag Keuangan Pemkot Mojokerto, Subiyanto, dilakukan di dua tempat.

Rekontruksi pertama digelar Kejari Mojokerto di kantor Pemkot Mojokerto yakni bekas ruang Kabag Keuangan. Uang yang dimasukkan dalam satu karung dan dua kartus minuman mineral tersebut diserahkan dari Subiyanto ke Satori Suarta.

Rekontruksi kedua dilakukan di ruang Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto. Tercatat ada 25 adegan yang dilakukan berdasarkan keterangan 5 orang saksi dari Pemkot Mojokerto. Diantaranya, Sunarmi, Febriyanti, Adi Sumito, Wahyu Sri Sedono dan Tri Susilo.

Uang yang dikirim Bank Jatim sebesar Rp 2,5 miliar dibagi, sebesar Rp 1,325 miliar ditaruh di dua kardus minuman mineral dan sisanya dimasukan dalam karung. Uang tersebut kemudian diangkat saksi, Adi Sumito dan Tro Susilo ke ruang kerja tersangka, Satori.
Tersangka, Satori Suarta menyangkal semua adegan penyerahan dana dari Kabag Keuangan kepada dirinya.

Kasus korupsi dana bantuan banjir Rp 1,3 miliar, pengadaan tanah di kawasan pacet senilai Rp 500 juta serta dana pembinaan wilayah senilai Rp 385 juta tersebut terkuak setelah ada hasil temuan BPK. Tiga mantan petinggi Kota Mojokerto terseret dalam masalah ini, selain Satori  Suarta dan Subiyanto, mantan Sekkota Mojokerto, Bachtiar Sukokardjaji juga ditetapkan sebagai tersangka. (sm/jaks)

Prangko Seri PON XVIII Riau Diluncurkan

Bandung - Perangko seri PON XVIII Riau 2012 resmi diluncurkan. Diharapkan lewat prangko ini penyelenggaraan event empat tahunan itu dikenal masyarakat luas, tidak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri.

Peluncuran prangko tersebut dilakukan di hotel Holiday Inn Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (22/2/12) malam lalu, yang ditandai dengan penandatanganan sampul pertama prangko seri PON oleh Ketua Umum PB PON Riau, HM. Rusli Zainal dan Dirut PT. Pos Indonesia, I Ketut Mardjana.

Turut Hadir, Ketua harian PB PON. Riau, Syamsurizal bersama beberapa pengurus PB PON Riau lainya, Kadispora dan Pariwisata Pemprop Jabar dan jajaran pengurus KONI pusat.

Melalui kerjasama ini, PT. Pos Indonesia akan menerbitkan 300 ribu set prangko dengan harga Rp 15 ribu per set dan dua jenis sampul hari pertama di cetak sebanyak 40 ribu set dengan harga Rp 9.500 per set.

Masa berlaku prangko tersebut mulai 22 Februari 2012 sampai 31 Desember 2017, sedangkan masa jual prangko tersebut mulai 22 Februari sampai 31 Desember 2015.

Dalam sambutannya, Rusli menyatakan kerjasama dengan PT. Pos yang mempunyai jaringan luas dan pasar sangat besar, diharapkan dapat memberikan informasi dan mempromosikan  penyelenggaraan PON XVIII Riau di seluruh penjuru dunia. "Perangko ini akan tersebar hampir di seluruh dunia, sehingga orang mengetahui penyelanggaraan PON di Riau. PON Riau juga akan mencatat sejarah dan terarsip di negara-negara dunia," ujar Rusli yang juga Gubernur Riau itu.

Oleh karena itu lanjut Rusli, sukses promosikan PON sangat penting sekali, untuk mencapai visi dan misi Riau yakni menjadi pusat perekonomian dan kebudayaan di Asia Tenggara tahun 2020 mendatang. "Kita tahu ada empat catur suses yang dicanangkan, yakni sukses dalam penyelenggara, prestasi, peningkatan ekonomi rakyat, dan mempromosikan kebudayaan melayu Riau," terang Rusli seraya mengatakan bahwa yang melatarbelakangi Launching Prangko seri PON XVIII sebagai media promosi dan informasi di Bandung, karena cikal bakal PT POS berasal dari sana.

Pada kesempatan itu, Rusli juga menyingung pelaksanaan Islamic Solidarity Games III yang juga akan diselenggarakan di Riau. "Disamping PON saya sampaikan, Riau juga dipercayaakan oleh ISSF menggelar event olahraga ISG yang diikuti 57 negara Islam pada tahun 2013 akan datang," ungkapnya.

Sementara itu, I Ketut Mardjana menjelaskan, prangko seri PON XVIII kali ini terdiri dari enam desain yaitu, Maskot PON XVIII burung Serindit yang sedang melakukan beberapa aktivitas cabang olahraga dipertandingkan nanti, di antaranya desain prangko dengan Cabor terjun Payung, Menembak, Senam, Sepak Takrau, Layar dan Canoe.

"Mascot PON XVIII menggunakan burung Serindit yang menggunakan busana melayu khas Riau dengan warna kebesaran melayu berwarna kuning lengkap dengan songket di pinggangnya ini, meruapkan khas daerah propinsi Riau. Bagi orang melayu Riau, Serindit dimitoskan sebagai kebijaksanaan, keindahan, keberanian, kesetiaan, kerendahan hati dan lambang kearifan," bebernya.

Ditambahkannya, PT. Pos menjadi perpajangan tangan pemerintah tentu saja akan berperan aktif dan berpartisipasi dalam menyukseskan berbagai kegiatan, termasuk PON XVIII di Riau. "PT. Pos sangat berkomitmen untuk menyebar luaskan tentang penyelenggaraan PON di Riau, melalui prangko dan juga twitter, Facebook dan lainnya," pungkas Ketut. (zas/rls)

Penetapan Kawasan Hutan Tak Miliki Kekuatan Hukum Tetap

Banjarmasin - Yang namanya kawasan hutan di seluruh Indonesia yang hanya berdasarkan penunjukkan, menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal itu seperti diungkapkan oleh Fikri Chairman, SH, MH, salah seorang Advokat di Banjarmasin yang diketahui selama ini sering menangani permasalahan terkait kawasan hutan. Menurut Fikri pula, hal ini dikuatkan oleh putusan awal dan akhir (final) Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya pula, pasal 1 ayat 3 pada UU Nomor 41 tahun 1999 yang frasanya berbunyi "ditunjuk dan atau ditetapkan, seolah-ilah sama dengan ditetapkan, padahal salah.

Seperti dilansir oleh Republika Online, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan Pasal 1 angka 3 tidak berkekuatan hukum tetap. Hal itu disebabkan pasal tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan untuk menunjuk atau menetapkan kawasan hutan ditetapkan keberadaannya.

Menanggapi putusan pada Selasa (21/2/12) lalu, Dirjen Planologi Kemenhut RI, Bambang Soepijanto, mengakui bahwa selama ini pihaknya langsung melakukan penetapan dalam proses pengukuhan kawasan hutan.

Adapun menurut Bambang pula, proses penunjukan, penataan, dan pemetaan hutan di suatu wilayah, tidak dilakukan. Sebab UU Kehutanan memang mengamanatkan seperti itu. Dengan putusan MK ini, pihaknya bakal mengubah pola pengukuhan kawasan hutan tidak langsung dengan cara penetapan kawasan hutan. "Prosesnya akan kami lalui semua agar tidak melanggar hukum," ungkapnya pula.

Kades Sebamban Baru Lecehkan Anggota DPRD

Tanah Bumbu - Terkait permasalahan kompensasi tali asih dari PT. Tunas Inti Abadi (TIA), beberapa anggota DPRD Tanah Bumbu dilecehkan oleh Kepala Desa Sebamban Baru, Ilmi Umar di hadapan instansi terkait, para warga desa serta anggota Permada (Persatuan Masyarakat Dayak).

Mengingat panjangnya proses pembebasan lahan warga yang digarap oleh PT. TIA yang telah beberapa kali dilakukan pertemuan sejak Tahun 2009 lalu, bahkan terdapat diantara pemilik lahan sempat terpenjara karena memperjuangkan haknya, maka beberapa anggota DPRD Tanah Bumbu yang dari awal memfasilitasi pertemuan tersebut akhirnya berhasil menekan PT. TIA untuk segera membayar kompensasi terhadap lahan warga yang digarap oleh perusahaan bidang pertambangan batubara itu.

Pertemuan di Jakarta pada pertengahan bulan lalu, pihak PT. TIA membuktikan itikad baiknya dengan menyerahkan dana tali asih sebesar Rp 6 miliar untuk lahan warga yang sudah tergarap dan akan memberikan lagi Rp 750 juta per bulan kepada warga yang lahannya bakal tergarap nanti.

Dengan adanya kesepakatan itu, Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Supiansyah beserta anggota DPRD lainnya berencana akan ke lokasi lahan untuk mengecek tanah siapa saja yang sudah tergarap agar dana kompensasi yang dikeluarkan PT. TIA bisa diberikan pada pemilik lahan yang sebenarnya.

Pertemuan di aula kantor Desa Sebamban Baru awalnya diisi dengan dialog yang cukup lancar terkait pembayaran kepada lahan warga yang sudah tergarap, hanya saja para kuasa hukum Permada yang mendapat kuasa dari beberapa pemilik lahan menyayangkan terjadinya kesepakatan di Jakarta tidak melibatkan mereka dan isi kesepakatan itu pun hanya mewakili beberapa kelompok pemilik lahan, bukan keseluruhan.
Para kuasa hukum Permada meminta pada para Wakil Rakyat tersebut untuk membatalkan dan mencabut kesepakatan yang telah terjadi di Jakarta karena tidak mewakili keseluruhan pemilik lahan.

Kapolres Tanah Bumbu, AKBP Abu Bakar Tartusi yang juga hadir saat itu menyarankan agar diadakan lagi pertemuan dengan menghadirkan pemegang kuasa dan para pemilik lahan untuk sama-sama meninjau ke lokasi agar diketahui batas-batas kepemilikannya dan sudah tergarap atau belum hingga memudahkan pencairan uang konpensasi tersebut.

Saran Kapolres Tanah Bumbu itu disambut baik dan semula akan dilakukan pengecekan bersama-sama, namun entah kenapa salah seorang anggota wakil rakyat itu kelepasan bicara hingga menimbulkan emosi Kepala Desa Sebamban Baru, yang spontan langsung marah dan dengan suara kerasnya serta sikap yang tidak mencerminkan sebagai aparat desa memicu emosi para warga hingga menimbulkan keributan.

Kepala Desa Sebamban Baru mengungkapkan dasar kemarahannya adalah saat salah sseorang anggota dewan tersebut mengungkit dana kompensasi pribadi yang diterimanya dari PT. TIA sebesar Rp 8 miliar.
Menurut Ilmi Umar, uang itu wajar dia terima karena selama ini dia telah memfasilitasi segala urusan antara pihak PT. TIA dengan warganya terkait kelancaran aktivitas perusahaan tersebut di wilayahnya.

Selain itu ujarnya lagi, dana tersebut tidak dimakan sendiri tapi dibagi-bagikan kepada para jompo tua dan anak yatim serta untuk pembangunan sarana dan prasarana di desa.
Sementara itu H. Supiansyah sendiri mengungkapkan, dirinya mempertanyakan dana tersebut apakah penggunaannya untuk pribadi ataukah demi masyarakat, karena bila untuk warga desa berarti dana tersebut adalah termasuk dana CSR yang merupakan kewajiban bagi perusahaan terhadap kepentingan warga desa sekitar, tapi Kades langsung marah dan bersikap memicu konflik yang tidak diinginkan.

Karena pertemuan di aula Kantor Desa, ppada Selasa (21/02/12) itu berubah memanas dengan banyaknya warga pendukung Kades yang ikut-ikutan bersuara sumbang dan memaki para wakil rakyat, akhirnya tidak diteruskan dan para wakil rakyat yang diikuti juga oleh instansi terkait meninggalkan tempat pertemuan.

Dengan adanya peristiwa yang kurang mengenakkan tersebut, kembali para anggota dewan berkumpul membahas permasalahan yang sempat tertunda dan akhirnya sepakat secara bersama-sama untuk tetap komitmen dengan kesepakatan yang telah ditandatangani di Jakarta karena mengingat banyaknya tenaga kerja yang bakal menganggur dan tidak adanya PAD yang bakal diterima daerah serta agar tidak membuat kesan kurang baik pada investor yang akan berinvestasi di Tanah Bumbu apabila aktivitas PT. TIA dihentikan. (IZ)

Kaltim Raih Predikat B Penilaian AKIP Terbaik Nasional

Samarinda - Kaltim kembali meraih prestasi terbaik nasional dalam penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) yang diserahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) kepada Gubernur Kaltim, Dr. H. Awang Faroek Ishak di Jakarta, Selasa (21/2/12) kemarin.

"Penghargaan AKIP untuk ketiga kali bagi Kaltim, merupakan pretasi membagakan dan kami mengucapkan selamat dan bangga atas keberhasilan tersebut, karena perjuangan meraih yang terbaik tidak mudah, " kata Pengamat Sosial di Universitas Mulawarman, Sarosa Hamungpranoto.

Prestasi ini lebih menggembirakan, sebab selain sukses berada di peringkat teratas selama tiga tahun berturut-turut (2009, 2010 dan 2011) untuk penilaian AKIP 2011, Kaltim sukses meraih predikat lebih baik.
"Tahun lalu Kaltim masih mendapat Predikat CC (>50-65) dan alhamdulillah tahun ini kita bisa ditingkatkan menjadi Predikat B (>65 - 75). Kita patut bersyukur karena untuk ketiga kalinya Kaltim kembali menjadi yang terbaik secara nasional," kata Awang Faroek Ishak usai menerima tropi dan penghargaan.

Dari hasil penilaian Kemenpan dan RB untuk AKIP 2011, hanya ada dua propinsi di Indonesia yang berhasil mendapat Predikat B, yakni Kaltim dan Jateng. Sementara untuk kabupaten/kota di Indonesia, hanya Kota Sukabumi yang sukses meraih Predikat B.
Terdapat 17 propinsi dan 22 kabupaten/kota mendapat nilai CC, 11 propinsi dan 92 kabupaten/kota mendapat nilai C (>30 - 50) serta 65 kabupaten/kota hanya meraih nilai D (0 - 30). Satu-satunya kabupaten/kota di Kaltim yang menerima penghargaan ini adalah Kabupaten Malinau dengan predikat C. (Humprop)

Kemenkominfo Bantu 77 Unit M-PLIK Ke Kalbar

Pontianak - Propinsi Kalbar mendapatkan bantuan dari BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berupa Mobil Pusat Internet Kecamatan (M-PLIK) atau mobil internet sebanyak 77 unit.

Bantuan tersebutdimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kewajiban universal dan pengembangan infrastruktur bidang teknologi informasi dan komunikasi antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.
M-PLIK adalah jenis mobil internet yang bertujuan untuk melayani masyarakat dalam penyebaran informasi melalui internet.

Adapun perangkat–perangkat dalam M-PLIK diantaranya mobil lengkap dengan meja dan kursi, server 1 unit dan Laptop 6 unit, LCD TV 32”, sistem operasi dan aplikasi di server dan Jaringan Komunikasi dengan menggunakan satelit (peralatan parabola dan modem), DVD Player dan perangkat lainnya.
M-PLIK sebanyak 77 unit telah diserah secara simbolis oleh Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH ke Bupati/Walikota se Kalbar di kantor Gubernur Kalbar, pada Senin (30/1/12) lalu.

Untuk memperkenalkan M-PLIK secara luas ke masyarakat Kalbar, BP3TI Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Kalbar, akan mengadakan sosialisasi dan edukasi publik di 5 Kabupaten/Kota. Adapun daerah yang menjadi tujuan digelarnya sosialisasi ini yaitu Kota Pontianak dan Singkawang, Kabupaten Sintang, Sambas dan Bengkayang.
Kota Pontianak menjadi daerah pertama dalam sosialisasi ini dan dijadwalkan akan diselenggarakan pada Senin (27/2/12) mendatang. Direncanakan acara akan dihadiri oleh pejabat eselon I Kementerian Kominfo RI, dan acara akan dibuka secara resmi oleh Walikota Pontianak sekaligus me-launching M-PLIK. (js/Dishubkominfo)

KPK Usulkan Moratorium Pendaftaran Jemaah Haji

Jakarta - Terkait revisi UU No.13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Komisi VIII mengundang KPK yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Busyro Muqoddas untuk menerima masukan mengenai revisi UU tersebut. Rapat Dengar Pendapat tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi VIII, Selasa (21/2/12).

Busro mengatakan, penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia memang masih banyak diperlukan pembenahan-pembenahan, karena permasalahan haji selalu saja muncul di setiap tahunnya dan masalahnya tetap pada pokok permasalahan yang sama. "Permasalahan penyelenggaraan Ibadah Haji selalu saja tidak terlepas dari masalah pemondokan, transportasi dan makanan atau catering,” jelasnya.

Selain itu menurut Busro, biaya keberangkatan calon jamaah haji pun tidak sesuai penganggarannya karena dialokasikan untuk kepentingan operasional para petugas haji. "Setiap jamaah haji Indonesia mensubsidi untuk kepentingan petugas haji yang seharusnya dibebankan kepada APBN maupun APBD sesuai dengan UU," katanya.

KPK juga menyoroti dana setoran awal ibadah haji yang semakin bertambah, sehingga KPK mengusulkan untuk diadakannya moratorium pendaftaran calon jamaah ibadah haji. Saat ini ada sekitar 700 ribu orang yang sudah mendaftar keberangkatan haji dengan dana setoran awal Rp. 16 triliun sampai Februari 2012. Jumlah pendaftar sudah mencapai 1,4 juta orang dengan jumlah setoran awal mencapai Rp. 33 triliun.

"Karena pendaftaran haji terus dibuka, jumlah setoran awal akan terus bertambah, padahal kuota untuk ibadah haji relatif tetap, ini sudah tidak sejalan dengan Pasal 22 ayat 2 yang menghendaki setoran BPIH dihentikan setelah kuota tahun berjalan terpenuhi," tegas Busyro.

Mahrus Munir, Anggota Fraksi Partai Demokrat menilai, masukan-masukan yang diberikan oleh KPK telah banyak menjawab rasa keingintahuannya mengenai permasalahan penyelenggaraan Ibadah Haji dan menurutnya KPK selaku lembaga mengurusi persoalan korupsi memang sangat dibutuhkan untuk perbaikan-perbaikan kualitas terutama transparansi anggaran.

"Tujuannya revisi UU ini tentunya agar dapat lebih mengatur mekanisme penyelenggaraan haji yg sesuai, ideal, dan transparansi," jelasnya.(ra/i.a/parl)

Calhaj 2012 Dapat Suntikan Vaksin Influenza

Jakarta - Para calon jemaah haji 2012 akan diwajibkan suntik vaksin influenza selain vaksin meningitis.

Hal itu seperti dikatakan oleh Sekjen Kementerian Kesehatan, Ratna Rosita pada rapat evaluasi pelayanan kesehatan haji 2011, di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Ratna Rosita, keharusan suntik vaksin influenza ini, berdasarkan data jemaah yang wafat tahun 2011, penyakit penyebab jemaah terbesar kedua adalah penyakit saluran pernafasan setelah serangan stroke. "Ini pertimbangan kami mewajibkan calhaj mendapatkan suntik vaksin influenza," jelasnya.

Layanan vaksin influenza bagi calhaj, kata Ratna Rosita, diberikan secara gratis sama seperti vaksin meningitis.
Ketika ditanya soal berapa besar tambahan anggaran kesehatan untuk jemaah haji, Ratna Rosita dengan tegas menyatakan, anggaran kesehatan untuk jemaah haji tahun ini tidak mengalami kenaikan, karena dengan anggaran yang ada sudah mampu untuk membiayai program vaksinnasi influenza secara gratis bagi calon haji.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, dalam sambutan tertulisnya berpesan kepada jajaran Kesehatan di seluruh daerah untuk meningkatkan pembinaan kesehatan bagi calon haji, karena calon haji yang tergolong risiko tinggi meningkat jumlahnya dibanding tahun lalu. (nur/ts/depag)

Kejari Banjarmasin Tetapkan Tersangka Kasus Outbond

Banjarmasin - Kejari Banjarmasin  menetapkan MA (43), salah satu PNS di RSUD Ulin Banjarmasin, menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana kegiatan permainan luar ruang (outbond) yang dilaksanakan pada 2008.

Kajari Banjarmasin, Firdaus Dewilmar melalui Kasi Pidsus, Ramadani mengatakan, penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirim Polresta Banjarmasin.

Kejari hanya menerima pemberkasan SPDP yang dalam surat tersebut telah ada penetapan tersangka MA. SPDP tersebut diterima Tindak Pidana Khusus Kejari Banjarmasin pada 26 Januari 2012 lalu. "Kita sesuaikan dari SPDP yang dikirim itu, kalau mereka memang menetapkan tersangkanya MA maka yaitu yang kita jalankan dalam proses hukum selanjutnya," terang Ramadani.

Berdasarkan SPDP itu juga, MA disangkakan dan dijerat dengan pasal 2 ayat 11, pasal 3 dan pasal 12 UU RI No 31 Tahun 1999 Jo UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Saat ini Kejari Banjarmasin bidang Tindak Pidana Khusus hanya tinggal menunggu penyerahan berkas tahap pertama dari hasil penyidikan kepolisian terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

Dugaan korupsi RSUD Ulin Banjarmasin itu diketahui setelah anggaran yang dikeluarkan sebesar ratusan juta rupiah itu untuk 1.000 karyawan guna mengikuti kegiatan alam buatan (outbond) yang diselenggarakan oleh pihak rumah sakit tersebut.
Namun kenyataan di lapangan, dana ratusan juta rupiah itu hanya digunakan untuk 600 karyawan saja bukan 1.000 karyawan sehingga diduga ada penyelewengan anggaran yang dikeluarkan. (Jaks)

Ketua FPI Jogyakarta Disidang Terkait Penganiayaan

Jogyakarta - Persidangan kasus penganiayaan yang dilakukan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Yogyakarta, Bambang Teddy, disidangkan di PN Yogyakarta pada Selasa (21/02/12), berlangsung singkat.

Tim JPU terdiri dari Kardi, Kepala Kejari Kota Yogyakarta, Yuniken Pujiastuti, Kasubbagbin Kejari, dan Aliansyah, Kasi Pidum Kejari, membacakan dakwaan secara bergantian.

Bambang Teddy dilaporkan ke Polresta oleh Erna F Riyanti, warga Jalan Plemburan Sariharjo Ngaglik Sleman terkait kasus penganiayaan.
Bambang dilaporkan oleh sebab melakukan penganiayaan dengan cara memukul korbannya dengan tangan, kena punguk, bahu kanan dan leher. Persoaan itu dimulai ketika ada persoalan utang piutang yang terjadi antara keduanya.

Erna F Riyanti dipukul saat menagih utang kepada istri Bambang Tedi sebesar Rp 56 juta. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di salah satu pusat perbelanjaan yang berada di wilayah Tegalrejo Yogyakarta pada Kamis, 17 Nopember 2011 lalu sekitar pukul 21.00 WIB.

JPU menjerat terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1), Pasal 335 ayat (1), dan Pasal 315 KUHP. Ketiga pasal itu tentang penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan penghinaan. Sidang lanjutkan akan digelar satu minggu ke depan. (Jaks)

Dubes RI Untuk Vatikan Bertemu Paus Benedikdus XVI

Vatikan - Paus Benediktus XVI menyampaikan kegembiraannya terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Ia mengharapkan agar toleransi beragama di Indonesia dapat terus berkembang.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima surat kepercayaan dari Duta Besar RI yang baru untuk Takhta Suci Vatikan, Budiarman Bahar di Istana Kepausan Vatikan, Kamis pekan lalu (16/2/12).

Pada kesempatan bertemu dengan Paus Benediktus XVI, Budiarman menyampaikan salam dari Presiden Indonesia dan dari masyarakat Indonesia.
Disampaikannya pula harapan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Takhta Suci Vatikan melalui kerjasama di berbagai forum internasional.

Dengan terlaksananya penyerahan surat kepercayaan ini maka secara resmi Budiarman Bahar dapat menjalankan aktivitasnya sebagai Duta Besar RI untuk Takhta Suci Vatikan. (ed.Yo2k/deplu)

Pemprop Optimis Pengerjaan Fly Over Sesuai Target

Pekanbaru - Pemprop Riau optimis pengerjaannya berjalan seperti yang ditargetkan. Hal itu mengingat pasca dimulainya pengangkatan girder di fly over persimpangan Jalan Sudirman-Tuanku Tambusai. Proses pengangkatan girder ini dilakukan secara bertahap.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau, SF. Hariyanto melalui kepala Bidang Bina Marga, Ahmad Ismail mengatakan proses pengangkatan girder sudah dimulai. Ini akan dilakukan secara bertahap hingga awal maret mendatang.
Mengenai waktu yang diperlukan untuk pemasangan girder di fly over tersebut, dia mengaku belum dapat memberikan waktu pasti. Hanya saja, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak pelaksana untuk dapat memaksimalkan pengerjaan.

Menurutnya, progres pemasangan girder sudah menjadi langkah awal untuk percepatan pengerjaan fly over. Ini juga berhubungan dengan target penggunaan sarana infrastruktur tersebut pada event berskala nasional Pekan Olahraga Nasional (PON) September mendatang.

"Kita memerlukan 30 girder yang tidak singkat. Kita berharap Maret ini pengangkatan girder final, sehingga dapat dilanjutkan pada proses pengecoran lantai. Jika tidak ada kendala, akhir April pekerjaan infrastruktur ini akan rampung," jelasnya.(zas/rp/prop)

PT. TIA Bayarkan Konpensasi Lahan Warga 6 Milyar

Tanah Bumbu - PT. Tunas Inti Abadi (TIA) telah memberikan konpensasi atas lahan warga yang ditambang di Desa Sebamban Baru.

Informasi yang dihimpun media ini menyebut, pembayaran konpensasi tersebut sebesar Rp 6 milyar, dilakukan di Jakarta beberapa hari lalu antara pihak PT. TIA dengan salah seorang perwakilan warga, Abdullah Audah.

Selanjutnya pada Senin (20/2/12) kemarin, digelar kembali pertemuan antara pihak PT. TIA dengan para perwakilan pemilik lahan yang difasilitasi DPRD Tanah Bumbu.
Dalam pertemuan itu terungkap, pihak perusahaan sementara ini hanya membayarkan konpensasi terhadap lahan yang terkena garapan, sedangkan yang belum akan dibayarkan nanti jika terkena garapan. Selanjutnya pihak perusahaan tak akan memberikan fee lahan, tapi santunan berupa tali asih terhadap lahan warga yang terkena garapan sebesar Rp 750 juta per bulan.

Hadir pada pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD, H. Supiansyah dan Irwan Handy, Kapolres, AKBP Abubakar Tertusi, Kades Sebamban Baru, Ilmi Umar, dan Abdullah Audah selaku perwakilan warga, serta beberapa perwakilan pemilik lahan lainnya. (Ramang)

Komisi V DPR Bahas Progres Penanggulangan Banjir

Jakarta - Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU, Senin (20/2/12).

Komisi V menanyakan sejauh mana progress yang telah dilakukan dalam menangani banjir-banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
Pertanyaan ini disampaikan Komisi V DPR ke Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR, Nusyirwan Sujono.
           
Nusyirwan mengatakan, Panitia Kerja (Panja) Banjir yang dibentuk asal mulanya karena terjadinya bencana banjir besar beberapa waktu lalu di Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera. Untuk penanganan yang lebih serius dan pengawasan yang lebih intensif, maka DPR membentuk Panja untuk mengatasi dan mencegah agar banjir-banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dapat diatasi.

Nusyirwan melihat dari apa yang dipaparkan Dirjen SDA masih belum terlihat progress yang telah dilakukan Pemerintah dalam penanggulangan banjir ini.
Menambahkan pertanyaan Nusyirwan, Anggota Komisi V DPR, Sudewo menanyakan apa yang telah dilakukan Dirjen SDA dan bagaimana grand strateginya untuk mengatasi berbagai permasalahan banjir di tanah air. Karena kata Sudewo, jika penanganan Pemerintah hanya bersifat rutin saja, dia pesimis masalah banjir nasional dari tahun ke tahun tidak dapat tertangani dengan baik.  

Sementara Anggota Komisi V lainnya, Rendhy Lamadjido menilai belum ada keseriusan Pemerintah untuk melakukan normalisasi sungai.
Dalam hal ini Rendhy meminta Dirjen SDA segera melakukan penelitian tentang berapa sedimentasi akibat pengrusakan di hilir sungai, baik pembangunan rumah maupun penebangan hutan-hutan.
Rendhy juga mengkhawatirkan DKI Jakarta yang tidak memiliki drainase primer yang mampu menampung seluruh aliran-aliran sungai. “Kenapa Dirjen tidak memikirkan untuk membuat segera, padahal masalah banjir di Jakarta sudah sangat serius,” kata Rendhy.

Dirjen SDA, Mochammad Amron menyampaikan, Ditjen SDA telah melakukan penanggulangan banjir di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Sumatera diantaranya dengan pembuatan, peninggian dan perkuatan tanggul, perbaikan tebing sungai Simanunggang akibat bencana alam yang terjadi di Tapanuli Selatan, serta melakukan normalisasi sungai Pantai Labu Hilir untuk pengendali banjir Bandara Kuala Namu.

Untuk wilayah Sumbar, dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pengamanan pantai Padang, pembangunan prasarana pengendalian banjir Batang Naras, rehabilitasi dan normalisasi Batang Bangko Ambaian, rehabilitasi dan normalisasi Batang Hari Kenagarian Siguntur.

Di Propinsi Jambi telah dilakukan pembangunan prasarana pengendali banjir di 12 sungai diantaranya sungai Batanghari, Batang asai, Batang Merangin, Batang Tabir, Batang Bungo, Batang Tebo.  
Sementara untuk penanganan banjir-banjir besar, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menyampaikan untuk sungai Citarum telah dilakukan pengerukan sedimentasi dari bendung Curug sampai ke Muara Gembong serta melakukan normalisasi sungai dan perbaikan sungai Cikaung.
Adapun Citarum hilir sedang direncanakan beberapa program yakni melakukan perbaikan tanggul sepanjang 105 Km dan melakukan pengerukan sungai Citarum sepanjang 115 Km serta penguatan tebing tanggul 7,9 Km.
           
Ditambahkan, di hilir juga dilengkapi dengan melakukan perbaikan hulu sungai atau bibir pantai yang selalu mengalami abrasi. Konversi juga dilakukan dengan melakukan perbaikan beberapa situ di Subang, di sekitar Krawang dan Bekasi.  
Sementara Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo mengatakan, progres dari RPJM untuk Bengawan Solo hulu adalah dari 47 Km tanggul yang harus dibangun sudah 33 Km terbangun atau 70 persen sampai tahun 2011.

Untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) dari Madiun 72 Km sudah selesai 38 Km, di Pacitan dari 202 Km sudah selesai 69 Km. Begitu juga dengan target RPJM pembangunan bendungan sebanyak 7 bendungan. Satu bendungan sudah selesai dan satu bendungan yaitu bendungan Bendo di Ponorogo saat ini sedang dalam proses. Tahun-tahun berikutnya akan segera dilakukan pembangunan bendungan lainnya.
           
Selain pembuatan tanggul/bendungan juga dilakukan pengerukan yang telah dilakukan mulai tahun 2010 dilanjutkan 2012 untuk sungai-sungai di Sragen yang total keseluruhannya sepanjang 36 Km.
Untuk melindungi kota Solo dari bahaya banjir, telah dilakukan peninggian tanah hulu akibat banjir tahun 2007, Solo dan Sukoharjo sepanjang 25 Km dan tinggal 3 Km lagi.
Ia juga melaporkan, untuk daerah Jatim dimana Surabaya tahun lalu terendam banjir akibat jebolnya sebagian tanggul dari kali Lamong, telah dilakukan perbaikan tanggul-tanggul. Diharapkan sampai tahun 2014 tanggul semuanya selesai. Namun terjadi hambatan dengan masalah sosial yaitu masalah tanah. “Semoga masalah sosial dapat segera diselesaikan sehingga pembuatan tanggul bisa dipercepat,” ujarnya. (tt/parl)

Jaksa Sis Terancam 20 tahun Penjara

Cibinong - Terdakwa penerima suap dari pengusaha yang juga Jaksa pada Kejari Cibinong, Kabupaten Bogor, Sis, terancam dengan hukuman maksimal selama 20 tahun penjara.

Terdakwa diancam dengan tiga pasal alternatif, semuanya tentang penyuapan, yakni pasal 12a, 5a dan pasal 11 (UU Tipikor) dengan ancaman 20 tahun penjara.
Demikian disampaikan Jaksa Penuntut KPK, Ketut Sumedana di Ruang Sidang I Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (20/2/12).

Sidang perdana Jaksa Sis itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Ketua GN Artanaya, dengan hakim anggota Basyari Budi, serta Adriano.

Dijelaskan, tuntutan tersebut berdasarkan fakta terdakwa Jaksa Sis telah meminta dana Rp 150 juta dari terdakwa Edward Bunjamin (EBM) terkait kasus suap penggelapan penipuan.

Perkara ini bermula dari peradilan di PN Cibinong menyangkut dugaan penipuan dan pemalsuan cek bernilai Rp 5,6 miliar pada proyek pembangunan hangar dan kios Pasar Festival Cisarua, Bogor. Saat itu, EBM sebagai terdakwa dan Sis berlaku sebagai JPU.

Sis dan Epiyarti (anggota lain tim JPU) hendak membacakan tuntutan 1,5 tahun penjara bagi EMB, namun sidang pada hari itu ditunda. Lewat ibu kandungnya, Girda Herawati, EMB menyiapkan dana sebesar Rp 100 juta untuk menegosiasi tuntutan tim jaksa.
EMB sempat menawarkan tambahan Rp 50 juta agar tuntutan berkurang menjadi 4 bulan penjara. Sis menawarkan tuntutan 8 bulan penjara dengan imbalan uang Rp 150 juta itu.

EMB sepakat dan menyetorkan Rp 100 juta terlebih dahulu dan uang itu tersimpan dalam dua amplop coklat. Selanjutnya, EMB dan ABH mengantar uang Rp 100 juta itu kepada Sis di Kantor Kejari Cibinong di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor. (Nas/jaks)

Menag Terima Utusan Presiden AS Untuk Negara Anggota OKI

Jakarta - Untusan Khusus Presiden Amerika Serikat, Barack Obama untuk negara-negara OKI, Rashad Hussain mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama, Suryadharma Ali, Senin sore (20/2/12).

"Saya menemui Menag Suryadharma Ali untuk mengetahui tentang kehidupan umat beragama di Indonesia. Saya telah mendapat penjelasan langsung dari Menteri Agama," kata Hussain yang didampingi Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel dan Eric Jordan.
Menag dalam pertemuan itu didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Bahrul Hayat dan sejumlah pejabat lainnya.
Suryadharma mengatakan pihaknya telah menjelaskan kepada utusan tersebut dari aspek historis, budaya kehidupan beragama di Indonesia. "Alhamdulillah dapat dipahami oleh Mr. Rashad Hussain, bahwa kehidupan beragama di Indonesia sangat baik," papar Menag.

Ia mengatakan di Indonesia hubungan sangat baik antara Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Khonghucu terbina dengan baik. Adapun yang sekarang banyak diberitakan adanya hambatan pembangunan rumah ibadah, khusus yang menyangkut pembangunan gereja.
"Saya menjelaskan bahwa itu bukan persoalan agama, bukan juga persoalan antar umat beragama tapi itu persoalan izin mendirikan bangunan. Sedangkdan izin mendirikan bangunan berlaku untuk semua jenis gedung, apakah itu untuk gedung sekolah, gedung bisnis, termasuk rumah ibadah," lanjut Menag.

Peraturan di Indonesia, menurut Suryadharma, untuk pembangunan rumah ibadah harus mendapat izin dari tetangga yang berada di sekitar rumah ibadah yang akan dibangun. "Jadi selama izin tidak diberikan oleh tetangga sekitarnya, maka selama itu pula izin tidak bisa diberikan pemerintah untuk membangun rumah ibadah tersebut," papar Suryadharma yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

Menag menjelaskan pula, izin untuk membangun rumah ibadah itu dikeluarkan oleh walikota, atau bupati bukan oleh Menteri Agama. "Alhamdulillah mereka puas dengan penjelasan saya seperti itu, Mr. Rashad Hussain merasa cemburu dengan kehidupan beragama di Indonesia," kata Menag.

Mengutip ucapan Rashad Hussain, Suryadharma mengatakan di Indonesia minoritas betul-betul dilindungi. "Kami cemburu, kami umat Islam di AS yang hanya 2 persen, tidak mendapat perlindungan seperti itu, berbeda di Indonesia yang mendapat perlindungan dalam kehidupan beragama." (joh/depag)

Dua Penari Bugil Dituntut 1,5 Tahun

Padang - PN Padang menggelar sidang tertutup terhadap kedua orang penari bugil SS dan NA, Kamis (16/2/12) lalu. JPU menuntut Kedua penari tersebut masing- masing 1 tahun 6 bulan penjara.

Menurut Jaksa keduanya bersalah karena telah mempertontonkan tarian bugil di Kafe dan Resto Fellas pada bulan September 2011 lalu. Saat pembacaan tuntutan kedua terdakwa tidak didampingi penasehat Hukumnya.

Selama persidangan tim penyidik memeriksa beberapa saksi antara lain Kepala Satpol PP Padang, Pemilik Kafe Fellas dan beberapa karyawan. Terdakwa mengaku dipaksa berfoto oleh anggota Satpol PP di salah satu ruangan Kafe Fellas dan Resto sebelum mereka dibawa ke kantor Satpol PP.

Sementara itu, pemilik kafe mengaku kafenya tidak pernah menyediakan fasilitas tarian bugil, hal ini juga dipertegas dengan keterangan beberapa orang pegawai Kafe dan Resto Fellas. (YUS/jaks)

Minat Pelajar Riau Belajar Ke Malaysia Cukup Tinggi

Pekanbaru - Setiap tahun animo pelajar Indonesia khususnya Riau belajar ke Malaysia terus meningkat. Tak heran dalam setahun ada sekitar 100 pelajar Riau yang menuntut ilmu di negeri Jiran tersebut.

Hal itu dikatakan Zamani Ismail selaku Konsulat Malaysia disela-sela temu ramah dengan orangtua dan pelajar Riau di Malaysia bertempat di konsulat Malaysia, kemaren Minggu (19/2/12).
Dikatakannya, sekitar 86 ribu pelajar luar Malaysia dan 100 orang dari Riau setiap tahunnya menuntut ilmu ke Malaysia, tentunya menunjukkan kualitas pendidikan di Malaysia cukup tinggi.

"Kita berterimakasih, karena sudah mendapat kepercayaan dari negara tetangga untuk menjadi negara yang dipilih untuk melanjutkan pendidikan. Dan setiap tahunnya kurang lebih 100 orang pelajar dari Riau ini menuntut ilmu ke Malaysia," jelasnya.

Target Malaysia sendiri kata Zamani, untuk tahun ini bisa menampung 100 ribu pelajar Malaysia. Karena itu, Malayasia bekerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan termasuk salah satunya International Educational Services (IES) untuk mempromosikan beberapa sekolah dan universitas di Malayasia.

"Saat ini IES adalah partner kita untuk mempromosikan beberapa sekolah dan perguruan tinggi di Malaysia. Dan pada kesempatan ini, IES juga menggelar Expo di Aryaduta dengan membawa beberapa sekolah dan perguruan tinggi seperti Sunway University, TOC, Inti, Kolej Tuanku Jaafar, Monash University, Berjaya University College, Curtin University dan Imu yang semua ini memiliki keunggulan masing-masing di Malaysia," paparnya.

Sementara itu, Cindy AC Nelwan selaku Pimpinan IES Pekanbaru mengatakan, IES sendiri sudah 9 tahun berkiprah di Riau, Tak heran bila setiap tahunnya melalui IES ini banyak pelajar Riau yang tertarik belajar ke Malaysia.

"Sebagai lembaga konsultan kita selalu membantu pelajar-pelajar yang ingin meraih cita-citanya untuk melanjutkan studinya ke luar negeri. Kita juga merekomendasikan beberapa sekolah da perguruan tinggi yang berakreditasi internasonal berdasarkan program atau jurusan yang diminati," tuturnya. (zas/hrc/prop)

MUI Tanah Bumbu gelar Orientasi Perbaikan Akhlak Pelajar

Tanah Bumbu - Dengan mengambil tempat di Aula Hotel Mega Indah Batulicin, Sabtu (18/02/12), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar acara orientasi yang bertemakan "Optimalisasi Akhlakulkarimah Generasi Muda Dalam Kompetisi Global”.

Ketua Umum MUI Tanah Bumbu, HM Padli Muis yang diwakili oleh salah seorang pengurus MUI mengucapkan terima kasih kepada pelajar yang hadir mengikuti orientasi.
”Ini adalah pengalaman dan pelajaran yang akan membantu kehidupan pelajar ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati Tanah Bumbu, Drs. H. Dipriadi Darjat dalam sambutannya saat membuka acara orientasi tersebut mengatakan, tak mesti akhlak kita harus unggul hingga 100 persen karena itu terlalu berat tapi berapapun kemampuan yang bisa kita capai, itulah bukti keunggulan kita.

”Generasi muda Indonesia harus unggul. Dengan meneladani akhlaknya Nabi Muhammad SAW, Insya Allah akhlak generasi muda yang akan datang lebih unggul”, pesan Wabup.

Selanjutnya menurut Wabup, ”membangun manusia unggul harus dari rencana awal yang baik, lalu melakukan tindakan hingga nantinya akan merubah karakter sehari-hari yang lebih baik, mulailah melakukan kebiasaan yang baik dari sekarang untuk menghadapi persaingan global agar kita menjadi manusia yang berakhlak unggul.”

Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh pelajar setingkat SMP, SMA dan SMK di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Empat, Batulicin dan Kusan Hilir, Camat Simpang Empat, Kepala Kantor Agama, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perwakilan Muhammadiyah Tanah Bumbu, yang materinya disampaikan oleh jajaran Polres, Kementerian Agama dan MUI Tanah Bumbu. (IZ)

Bantuan Kapal Ikan Disinyalir Berbau Politis

Tanah Bumbu - Bantuan 2 unit kapal nelayan Inka Mina 196 dan Inka Mina 197 oleh Pemprop Kalsel ke 2 kelompok nelayan di Tanah Bumbu, dinilai bantuan berbau politis.

Menurut keterangan H. Muhammad Kasim, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batulicin, yang mengatakan bantuan 2 unit kapal tersebut tak ada pemberitahuan maupun koordinasi ke pihaknya.
Ditambahkannya, 2 kelompok yang menerima bantuan tersebut tidak ada terdaftar di HNSI Batulicin. "Kami melihat ada kejanggalan dalam hal ini, tiba-tiba ada penyerahan bantuan oleh Gubernur," ungkap H. Muhammad Kasim.
Namun ia berharap keberadaan kapal bantuan tesebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan nelayan.

Gubernur Kalsel, Rudy Arifin melakukan penyerahan bantuan 2 unit kapal penangkap ikan ke kelompok di Tanah Bumbu, Kamis (16/2/12).
Acara penyerahan tersebut dihadiri Wakil Bupati Tanah Bumbu, Difriadi Darjat, Dr. Ir. H. Isra, MS, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalsel, M. Mukhson. Danlanud Syamsudin Noor, Isra Ismail, Asisten I Setprop Kalsel, Drs. Gusti Hidayat, Sekdakab Tanah Bumbu, dan anggota DPRD Tanah Bumbu; H. Abdul Rasyid dari PPP dan Hj, Andi Nenny dari Partai Kedaulatan.

Dalam sambutan rudi arifin 7 buah kapal yang di serahkan terdiri 4 kabupaten antara lain kabupaten banjar 2 buah kabupaten tanah laut 2 buah kabupaten kota baru 3 buah kabupaten tanah bumbu 2 buah

Bantuan 2 unit kapal ikan tersebut diserahkan kepada kelompok nelayan Cahaya Laut dari Kecamatan Kusan Hilir Kelompok Harapan Jjaya dari Kecamatan Batulicin.

Gubernur mengatakan bantuan tersebut mestinya sudah diserahkan sejak 2011, namun baru terlaksana di 2012.
Ia berharap bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Pemprop Kalsel itu dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Adapun dugaan bantuan tersebut berbau politis, adanya pihak yang mensinyalir kelompok nelayan penerima bantuan itu merupakan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dimana Gubernur Kalsel sebagai pengurusnya. (Ramang)

Pemprop Kalsel Berikan Bantuan Kapal Ikan Ke 4 Kabupaten

Tanah Bumbu - Gubernur Kalsel, Rudy Arifin, hari ini akan mengunjungi Tanah Bumbu dan Kotabaru guna menyerahkan bantuan untuk nelayan, Kamis (16/2/12).

Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tanah Bumbu, Ir. Bakhriansyah, untuk Tanah Bumbu, Gubernur akan mepenyerahkan bantuan berupa kapal ikan sebanyak 2 unit, Inka Mina 196 dan Inka Mina 197, bertempat di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batulicin. Adapun Kotabaru, menurut Bakhriansyah, juga akan menerima 2 unit kapal ikan yang berkapasitas muat 30 ton yang terbuat dari bahan viberglass. "Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur, kami hanya memfasilitasi saja," ungkap Bakhriansyah.

Menurut keterangan Zainal Fajar, Kabid Pengembangan Teknologi Kelautan mengatakan 2 unit kapal tersebut berukuran 30 GT yang merupakan bantuan langsung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalsel.
Ditambahkan Zainal, program Propinsi Kalsel tersebut diperuntukkan kepada 4 kabupaten yang masing-masing menerima 2 unit kapal, antara lain Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. (Ramang)

Kepolisian Tak Mampu Tertibkan Pelangsir BBM Di SPBU

Tanah Bumbu - Adanya para "Pelangsir" yang membeli BBM di SPBU dalam jumlah besar untuk dikumpulkan dan dijual kembali, tak dapat ditertibkan oleh petugas kepolisian.

Para Pelangsir ini baik yang menggunakan jerigen maupun yang pakai mobil, setiap hari selalu memadati semua SPBU yang terdapat di wilayah Tanah Bumbu.
Keberadaan mereka ini sangat sulit ditertibkan apalagi dihilangkan. Bahkan mereka tak segan-segan mengancam pengelola SPBU jika tak dilayani.

Hal itu seperti yang dialami oleh Hairullah dan Hj. Nursiah selaku pengelola SPBU di kawasan Desa Kersik Putih. Keduanya mengaku mendapat ancaman dari para pelangsir jika tak melayani mereka. "Kami diancam bila tak menjuali mereka BBM. Mereka mengancam akan membakar tempat usaha kami," ungkap keduanya ketika ditemui di tempat usahanya, Selasa (14/2/12).

Keduanya pun berharap pihak petugas kepolisian dapat menertibkan para pelangsir yang sangat meresahkan ini. "Kami sangat tertekan dengan adanya ancaman seperti itu," kata Hj. Nursiah.
Padahal beberapa waktu lalu sudah ada kesepakatan dari Muspida saat rapat dengan DPRD Tanah Bumbu yang tak memperbolehkan adanya pelangsir lagi di SPBU, dan akan ditindak jika masih saja ada. Namun tetap saja kesepakatan tersebut tak diindahkan.

Pihak kepolisian setempat meskipun menempatkan anggotanya di tiap SPBU, tapi tampaknya tak juga bisa menertibkan para pelangsir tersebut. (Ramang)

Atap Gedung DPRD Jebol Diterpa Angin Kencang

Tanah Bumbu - Atap gedung DPRD Tanah Bumbu jebol sepanjang sekitar 2,5 centimeter akibat diterpa angin kencang, Selasa (14/2/12).

Selain atap jebol, salah satu bagian plafon runtuh. Hal itu terjadi seusai dilaksanakannya rapat pembahasan Raperda untuk 2012.
Menurut Sekretaris DPRD Tanah Bumbu, Abshar mengatakan, atap dari jenis multi roof itu sebelumnya dipasang dengan menggunakan baut, sehingga ketika hujan air merembes masuk menggenangi plafon, akibatnya air yang tertampung itulah penyebab plafon runtuh.

Ditambahkan oleh Abshar, perbaikan atap dan plafon yang rusak itu diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 50 juta yang berasal dari APBD 2012. Sedangkan rehab keseluruhan gedung diperkirakan akan menelan dana sekitar Rp 300 juta yang akan dianggarkan pada APBD 2013. (Ramang)

Perusahaan Belanda Berminat Investasi Pengolahan Limbah Organik

Pekanbaru - Ingepro, salah satu perusahaan asal Belanda berminat terjun dalam bisnis pengolahan limbah organik di Riau. Untuk menjajaki kerjasama dalam bisnis tersebut, perusahaan itu sengaja datang ke Riau untuk memaparkan rencananya.

Pemaparan tersebut dilakukan kemaren, Senin (13/2/12) di Kantor Gubernur Riau yang dihadiri Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembangunan Daerah (BPMPD), Feizal Qomar Karim dan juga Sekretaris I dari Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Belanda, Berlianto Situngkir.

Dalam kesempatan ini Berlianto mengatakan, Ingepro merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah terkemuka di Belanda. Kedatangannya ke Riau untuk menangkap peluang banyaknya hasil limbah organik yang saat ini belum termanfaatkan secara maksimal.

Diantaranya perusahaan yang akan menjadi target pengolahannya adalah limbah migas PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Nantinya limbah perusahaan ini akan diolah untuk makanan ternak dan air bersih.

Sebagai tindal lanjut investasi tersebut telah diagendakan pertemuan lanjutan yang melibatkan Ingepro, Pemprop dan perusahaan yang memiliki limbah pabrik cukup besar. "Semuanya tergantung Balitbang untuk melakukan penjajakan lanjutan," ungkapnya.(zas/mr/prop)

Sekda Kota Kupang Ditetapkan Sebagai Tersangka

Kupang - Kejari Kupang, Sabtu lalu (11/2/12), menetapkan 2 tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang.

Kasi Pidsus Kejari Kupang, Shirley Manutede mengatakan, keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan dilakukan setelah diadakannya pemeriksaan terlebih dahulu.

Kedua tersangka tersebut , yakni Sekda Kota Kupang, Habde Adrianus Dami, mantan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan pelaksana proyek CV. Harapan Baru, Teddy Tanoni.

Proyek pengadaan kapal ikan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kupang tahun 2008 tersebut, menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 1.377.654.800. Kapal ikan yang diadakan untuk para Nelayan di tahun 2008 itu ternyata tidak dapat digunakan karena kapal-kapal tersebut rusak berat dan tidak dapat dioperasikan.

Menurut Shirley, berdasarkan hasil pemeriksaan Bandan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan NTT, kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp 268 Juta. (per/jaks)

Pisah Kenal Kapolres Tanah Bumbu

Tanah Bumbu - Acara Pisah-Kenal antara Kapolres Tanah Bumbu yang baru menggantikan yang lama digelar di Mapolres Tanah Bumbu, Senin (13/2/12).

Acara tersebut selain dihadiri oleh para anggota di lingkungan Polres Tanah Bumbu, juga dihadiri para undangan lainnya, antara lain Bupati, Mardani H Maming, Ketua DPRD, Burhanuddin, S.Sos, M.Pd, serta para pelaku usaha di wilayah Tanah Bumbu.

Menurut Humas Polres Tanah Bumbu, AKP Ana Setiani, acara yang digelar tersebut bukan merupakan acara Sertijab, yang mana baru akan dilaksanakan pada 15 Februari 2012 nanti.

Kapolres Tanah Bumbu yang semula dijabat oleh AKBP Winarto, digantikan oleh AKBP Abubakar Tertusi, SIK, selanjutnya AKBP Winarto menjabat sebagai Kabid Propam Polda Kalsel. (ISp)

Polri Dukung Kemerdekaan Pers

Jambi - Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jenderal Timur Pradopo menegaskan, penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU antara Polri dan Dewan Pers di Jambi, Kamis, (9/2/12), pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN), menunjukkan Polri menghargai dan mendukung kemerdekaan pers. Sikap tersebut tidak perlu diragukan lagi. Sepanjang sesuai hukum, Polri selalu membuka diri dan memberikan informasi kepada pers.

Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers ini ditandatangani di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para tokoh pers. Di dalamnya, antara lain diatur, jika Polri menerima pengaduan tentang pemberitaan pers, Polri akan meminta Dewan Pers mengkaji apakah laporan atau pengaduan tersebut masih dalam ruang lingkup Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Bila dalam ruang lingkup etik, maka akan diselesaikan oleh Dewan Pers sesuai mekanisme yang ada. Sebaliknya, jika kasusnya dalam wilayah hukum, kewenangan Polri untuk mengambil tindakan.

Nota Kesepahaman ini juga mengatur, dalam kasus-kasus yang menyangkut delik pers, Polri akan berpedoman kepada UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers akan menyediakan ahli-ahli tentang pers untuk membantu Polri. Ditegaskan pula, Polri akan melakukan proses hukum sesuai kewenangannya untuk menindaklanjuti laporan dari Dewan Pers tentang penyalahgunaan profesi wartawan.

Dewan Pers memberikan apresiasi tinggi kepada Polri yang bersedia menandatangani Kesepahaman ini. “MoU ini langkah penting dalam melindungi kemerdekaan pers. Kami sangat menghargai Polri untuk ikut mendukung kemerdekaan pers,” kata Ketua Dewan Pers, Bagir Manan.

Menurutnya, MoU ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan kerjasama yang lebih erat dan saling mendukung antara Polri dan masyarakat pers, tanpa mengurangi kewenangan dan fungsi masing-masing. Selain itu, akan membantu penegakan hukum dan kemerdekaan pers.

Ia mempersilakan polisi menindak tegas pelaku penyalahgunaan profesi wartawan. “Kalau perlu orang yang menyalahgunakan profesi wartawan atau wartawan gadungan langsung ditangkap saja,” tegas mantan Ketua Mahkamah Agung ini.

Kapolri menyatakan, selama ini Polri merasakan peran wartawan dalam membantu tugas-tugas Polri. “Pemberitaan, saran dan kritik dari pers, menjadi cambuk untuk meningkatkan kinerja Polri dan membantu Polri lebih dekat kepada masyarakat,” katanya. (D.Pers)

Bupati Hadiri Haul Ke-4 Guru Zurqoni

Tanah Bumbu - Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming menghadiri haul ke-4 KH Muhammad Zurqoni Johansyah bin Sanusi bin Muhammad sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Sabtu (11/2/12) di Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat.

Hadir pada Haul tersebut, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Jamiyyah Ahli Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyah, KH Nouhan Efendi, Pimpinan Majelis Al-Mustofa Makassar, Habib Muhammad Reza bin Muchsin Al Hamid, Habib Muhtar Alydrus, KH Muhammad Amin dan Guru Hasruni.

Bupati Tanah Bumbu dalam sambutannya mengatakan di tahun 2012 banyak program yang dijalankan, salah satunya terkonsentrasi pada perbaikan insfrasrutkur jalan.
Menurut Bupati, seperti diketahui, jalan di Kabupaten Tanah Bumbu masih banyak yang rusak. Untuk itu Pemkab Tanah Bumbu akan berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya, yaitu membenahi insfrastruktur jalan lintas kecamatan dan desa sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas.

“Ada banyak jalan yang rusak, namun Pemkab berkomitmen untuk membenahi insfrastrukur jalan. Jadi, di tahun 2012 ini, kita masih tetap terkonsentrasi pada perbaikan jalan. Namun juga terus memperhatikan bidang lainnya seperti Kesehatan, Pendidikan, dan Perekonomian,” ujar Bupati merupakan salah seorang murid dari KH Muhammad Zurqoni Johansyah.

Selain jalan lintas Kecamatan, tambah Bupati, program perbaikan insfrastruktur lainnya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Tanah Bumbu, yakni perbaikan drainase-drainase diwilayah perkotaan.
Hal tersebut dilakukan agar permasalahan banjir dan tergenangnya air di wilayah perkotaan dapat terselesaikan.

Untuk wilayah Kecamatan Simpang Empat, ujar Bupati, akan diperbaiki drainase didalam gang seperti di jalan Pesantren, Hidayah, dan sekitarnya yang berada di Kecamatan Simpang Empat.
Program lainnya yang masih terus berlanjut di 2012 ini, kata Bupati pula, adalah program cesar gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. "Di Tahun ini, ada dua opsi pilihan bagi masyarakat untuk cesar gratis. Bisa dilakukan di klinik Paradise atau juga bisa ke RSUD Amanah Husada di Sepunggur, karena peralatannya sudah mulai terlengkapi,” ungkap Bupati.

Untuk operasi cesar ini, kata Bupati, hanya boleh sebanyak dua kali saja. Karena juga ikut menggalakan program Keluarga Berencana dengan slogan dua anak cukup.

Terkait bidang keagamaan, di 2012 ini ada beasiswa ke Hadramaut untuk 10 orang santri yang berprestasi dengan syarat hafal quran dan hadits serta adanya rujukan dari pesantren.
Adanya beasiswa tersebut ujar Bupati lagi, diharapkan agar nantinya sekembali ke Tanah Bumbu dapat mensyiarkan agama Islam, dan bisa menambah wawasan bagi santri-santri dan para guru-guru agama di Tanah Bumbu. (relhum)

Gubernur Kaltim Ingatkan Perusahaan Bangun Kebun Plasma Rakyat

Samarinda - Gubernur Kaltim, Dr. H. Awang Faroek Ishak mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kaltim untuk menjalankan kewajiban membangun kebun plasma bagi masyarakat minimal 20 persen dari total luas lahan yang diusahakan.

"Seiring dengan perkembangan yang sangat pesat di sektor perkebunan kelapa sawit di Kaltim, saya ingin perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit memaksimalkan kebun plasma bagi masyarakat agar masyarakat tidak kehilangan manfaat ekonomi dari keberadaan perusahaan sawit di daerah mereka," ujar Awang Faroek, Jum'at (9/2/12) lalu.

Menurut Gubernur, seiring dengan peningkatan pembukaan lahan dan produksi kelapa sawit juga harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, tentunya melalui perkebunan plasma yang dikembangkan oleh perusahaan.
Dengan komoditas yang berbeda dari tanaman lainnya, saat ini sawit merupakan salah satu primadona pengembangan sektor perkebunan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya mampu menyejahterakan masyarakat, namun juga bisa mendorong perkembangan ekonomi di sekitarnya.

"Kepada pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota se Kaltim agar berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, untuk menjalankan program redistribusi lahan produktif bagi warga. Sehingga ada kesempatan bagi warga untuk berusaha dengan mengembangkan lahan tersebut," katanya.

Gubernur menjelaskan mekanisme redistribusi lahan produktif untuk petani 5 hektar per KK bisa dilakukan melalui pensertifikatan tanah serta membangun pertanian dengan menggunakan pendekatan industrial melalui revitalisasi pertanian.
Saat ini realisasi perkebunan plasma di wilayah kabupaten dan kota se Kaltim adalah seluas 120.911,44 hektar. Sedangkan daerah sentra perkebunan inti adalah seluas 566.934,68 hektar. Terdapat sekitar 330 perusahaan sawit dengan 203 Ijin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 2,58 juta hektar dan 113 Hak Guna Usaha (HGU) seluas 936.428,65 hektar.

Peluang industri kelapa sawit ke depan adalah pengembangan industri hilir, terutama dengan potensi kelapa sawit (Crude Palm Oil dan Kernel Palm Oil) di Kaltim. Dan itu juga ditindaklanjuti dengan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS). (her/ros/humprop)

Komite SMKN 1 Simpang Empat Serah Terimakan 2 Lokal Bangunan

Tanah Bumbu - Komite SMKN 1 Kecamatan Simpang Empat menyerahkan 2 ruang kelas beserta sarananya berupa meja kursi dan sarana lainnya untuk proses belajar mengajar, Sabtu (11/2/12).

Penyerahan dilakukan di kantor SMKN 1, diterima langsung oleh Amiruddin, M.Pd, Kepala SMKN 1, disertai penandatangan berita acara serah terima antara Ketua Komite dan Kepala Sekolah, disaksikan Pengurus Komite dan Dewan Guru.

Menurut Teguh Supriyanto, Ketua Komite Sekolah, mereka siap mendukung program pembangunan sekolah. Selanjutnya yang dianggap penting untuk kemajuan sekolah. Untuk itu usulan-usulan pembagunan yang ada di sekolah, mereka berharap ada permohonan atau proposal sebagai dasar bagi Komite untuk menindak lanjuti permohonan tersebut.

Amiruddin, M.Pd. pada acara serah terima 2 lokal bangunan kelas itu mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada Komite Sekolah yang selama ini telah membantu sekolah dalam mewujudkan bangunan lokal kelas yang selama ini diraskan pihak sekolah masih kurang.

Menurut Amiruddin pula, masih banyak PR yang harus dilaksanakan dan jadi tangung jawab bersama, namun atas kerjasama yang baik antara sekolah dan Komite, apa yang jadi beban Sekolah jadi lebih ringan. Masih banyak rencana pembagunan yang harus diselesaikan, contoh tempat parkir, tempat praktik otomotif, dan masih banyak lainya.

Untuk anggaran dari Komite SMKN 1 di tahun 2011/2012, sudah dapat menyelesaikan bangunan 2 lokal, pihak sekolah sangat berterimakasih dan sudah merasa terbantu. Pihak sekolah berharap untuk tahun anggaran tahun 2013 bisa menyelesaikan program berikutnya. (AK)

DKP Kaltim Optimis Program 500 Ribu Keramba Tercapai

Samarinda - Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kaltim, Iwan Mulyana optimis program pengembangan 500 ribu keramba akan terwujud pada 2015.

Keyakinannya ini cukup beralasan melihat peningkatan jumlah keramba yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. "Melihat potensi di sungai, danau dan lahan bekas tambang, kami optimis program 500 ribu keramba akan terwujud dan bukan sekedar wacana," kata Iwan Mulyana didampingi Kabag Perikanan Budidaya, Rusdi Supangat, di Samarinda, Selasa (7/2/12) lalu.

Sejak dicanangkan 2010 lalu, jumlah keramba di Kaltim terus mengalami peningkatan signifikan. Pada 2010 jumlah keramba di Kaltim hanya berkisar 20.966 unit. Jumlah itu hanya terhitung dari keramba yang terdata di sungai dan danau. Pada 2011 meningkat menjadi 34.200 keramba dan hingga Januari 2012 jumlahnya meningkat drastis menjadi 120 ribu keramba setelah ditambahkan dengan keramba di lahan bekas tambang.

Menurut Iwan, potensi lahan di Kaltim masih sangat besar. Kabupaten Berau misalnya, masih banyak sungai yang belum dioptimalkan untuk budidaya keramba. Potensi lainnya juga ada di Sungai Kendilo di Kabupaten Paser. "Melihat peningkatan dan potensi di Kaltim, saya yakin program 500 ribu keramba dapat diwujudkan pada 2015 bahkan lebih cepat dari target waktu yang ditetapkan. Budidaya keramba ini juga akan menyerap tenaga kerja sangat besar," tegas Iwan.

Namun demikian, Iwan Mulyana mengakui, kendala dan permasalahan yang dihadapi sampai saat ini ada pada persoalan permodalan. Modal yang diberikan dari pemerintah, baik APBD maupun APBN masih berskala kecil.
Dari APBN bantuan diberikan dalam bentuk benih ikan dan pakan. Sedangkan APBD memberikan bantuan fisik berupa 10 paket keramba pada enam lubang dalam setahun. Dalam satu tahun, APBD memberikan bantuan untuk 60 keramba.

Iwan berharap motivasi dan kesadaran masyarakat akan meningkat untuk memanfaatkan potensi budidaya perikanan keramba. DKP akan terus memberikan dukungan, diantaranya melalui pelatihan untuk memberikan wawasan yang lebih pada masyarakat guna membudidayakan ikan-ikan di keramba. (ti/ros/humprop)

Pengadaan Hulu Migas 2011 Capai 106 Triliun

Bandung - Dalam kurun waktu 2007-2011, terjadi peningkatan nilai pembelanjaan. Berdasarkan data BPMIGAS, tahun 2007 pengadaan masih sebesar USD 6,6 miliar, naik menjadi USD 7,97 miliar di 2008, tahun 2009 pembelanjaan sebanyak USD 8,985 miliar, kemudian di tahun 2010 menjadi USD 10,8 miliar.
Nilai pengadaan barang dan jasa oleh seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKS) minyak dan gas bumi (migas) mencapai USD 11,81 miliar atau sekitar Rp 106 triliun.

Menurut Deputi Umum BPMIGAS, J. Widjonarko, pengadaan tahun-tahun mendatang akan makin meningkat mengingat adanya mega proyek andalan, seperti proyek Banyu Urip di Blok Cepu, Indonesia Deep Water di Selat Makassar, pengembangan lapangan gas Abadi di Blok Masela, hingga proyek gas Natuna Timur.

“Masing-masing proyek bernilai lebih dari USD 2 miliar, bahkan ada yang belasan miliar dolar,” kata Widjonarko saat membuka Rapat Kerja Forum Pengadaan Barang dan Jasa di Bandung.

Dia mengingatkan, pengadaan barang dan jasa merupakan titik paling ujung dalam proses pembelanjaan anggaran kegiatan hulu migas, sekaligus sebagai milestone dapat dimulainya eksekusi sebuah proyek.

“Sangat menentukan ketepatan waktu penyelesaian proyek karena dua per tiga biaya operasional dibelanjakan melalui fungsi pengadaan,” katanya.

Widjonarko berharap adanya percepatan proses rantai pengadaan dengan tetap mengacu pada koridor yang berlaku, sembari meningkatkan pemberdayaan kapasitas nasional. Oleh karena itu, dia meminta fungsi pengadaan melakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai target blue print tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 9 persen pada tahun 2025.

“Tahun ini kami targetkan komitmen TKDN sebesar 65 persen,” katanya. Dia mengakui, terjadi penurunan pencapaian komitmen TKDN dari 63,4 persen pada 2010 menjadi 60,6 persen di tahun 2011. Penurunan tersebut antara lain disebabkan perubahan tata cara perhitungan TKDN dari price basis menjadi cost basis. (TW/esdm)

2 Pegawai PT. Indosat Kembali Diperiksa Kejagung

Jakarta - Kejagung terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ada di PT. Indosat dan anak usahanya, PT Indosat Mega Media (IM2). Dua orang pegawai Indosat diperiksa Penyidik Pidana Khusus Kejagung pada Jumat (10/02/12).

Kedua pegawai tersebut adalah Group Head Regulatory PT. Indosat, Tim Risargati dan Group Head IT Operation PT. Indosat, Dede Rusnandar.

Pemeriksaan dilakukan mulai pukul 09.00 WIB. Keduanya dipanggil sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi penyalahgunaan pita frekuensi 2,1 Ghz yang diperkirakan merugikan negara Rp 3,8 triliun oleh Indosat dan anak usahanya, PT. IM2.

Kasus tersebut terkait dengan posisi IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dinilai telah menyalahgunakan jaringan bergerak seluler frekuensi 3G tanpa izin pemerintah.
IM2 tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler IM2-2000 pada pita frekuensi 2,1 GHz, namun IM2 tetap menyelenggarakan jaringan itu melalui kerjasama yang dibuat antara PT. IM2 dengan Indosat Tbk.

Pelaku dugaan tindak pidana korupsi tersebut diancam dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. (Jaks)

Gubernur Riau Hadiri HPN Di Jambi

Jambi - Peringatan hari Pers Nasional (HPN) 2012 dlaksanakan di Jambi, menjadi tonggak sejarah dimulainya pelaksanaan program sertifikasi profesi jurnalis. Hal itu dikatakan Ketua umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Margiono yang mengemukakan hal itu dalam sambutannya pada acara puncak peringatan HPN 2012 di gedung DPRD Jambi, Kamis (9/2/12) kemarin.

Dalam kesempatan ini Gubernur Riau, HM Rusli Zainal juga menghadiri acara tersebut. Selain itu terlihat juga hadir Karo Humas Setdaprov Riau, Chairul Riski, dan beberapa pengurus PWI Riau, pengurus SPS Riau dan sejumlah pengurus Bidang Penyiaran dan Pelayanan Media PB PON Riau.

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono beserta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para pejabat daerah. Selain gubernur Riau, juga Gubernur Sumbar, Sumsel dan Kaltim, tokoh pers nasional dan sekitar 1.200 undangan termasuk insan pers dan para mitra mereka dari seluruh penjuru tanah air.

HPN 2012 diselenggarakan secara bersama oleh organisasi komponen pers yakni PWI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), SPS, SGP, P3i, ATVSI, ATLI.
HPN 2012 ini mengangkat tema “Kemerdekaan Pers Dari Untuk Rakyat” dengan sub tema “meningkatkan kompetensi wartawan untuk masyarakat cerdas berinformasi” dan “pers jembatan pembangunan daerah."

Untuk mendukung peningkatan profesionalisme dan merealisasi ratifikasi sertifikasi wartawan, PWI menandatangani MoU dengan Kementrian Pendidikan Nasional serta beberapa BUMN yang siap mendukung program pendidikan dan latihan wartawan anggota PWI yang tersebar di 34 cabang.

Presiden RI berharap semua berkomitmen untuk meningkatkan kemerdekaan pers dan peningkatan profesionalisme wartawan harus dilaksanakan dengan baik. Presiden mengingatkan dalam era kebebasan pers, yang paling penting adalah berita yang berimbang. (zas/prop)

DPRD Komisi III Kabupaten Banjar Kunker Ke Tanah Bumbu

Tanah Bumbu - DPRD Kabupaten Banjar melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Tanah Bumbu, Jumat (10/2/12).

Kedatangan anggota DPRD Komisi III tersebut disambut langsung oleh Sekda, Drs. Gusti Hidayat, Ketua DPRD, H. Burhanuddin, S.Sos, M.Pd, Wakil Ketua DPRD, Irwan Handy, beberapa anggota DPRD serta pejabat di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu.

Maksud dan tujuan dari kedatangan DPRD Komisi III Kabupaten Banjar tersebut, menurut Ketua rombongannya, Drs. Kamaruzzaman, yaitu dalam rangka saling bertukar informasi terkait pelaksanaan di bidang pertambangan.

“Seperti kita ketahui, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kesamaan di bidang SDA seperti pertambangan. Untuk itulah kami perlu saling bertukar informasi terkait pengelolaannya. Baik itu untuk menambah sumber pendapatan daerah dan juga terkait reklamasi dan CSR dibidang pertambangan,” ujar salah seorang anggota DPRD Banjar.

Sementara itu, Sekda mengucapkan terimakasih kepada anggota DPRD Kabupaten Banjar yang telah memilih Kabupaten Tanah Bumbu untuk tujuan kunjungan kerja.
Untuk menambah sumber pendapatan daerah di sektor pertambangan, ujar Sekda, Pemkab Tanah Bumbu mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku secara sah.

Sedangkan Ketua DPRD Tanah Bumbu mengatakan, pengusaha-pengusaha di Kabupaten Tanah Bumbu sangat peduli dengan daerah. Sehingga pendapatan di sektor pertambangan menjadi salah satu yang terbesar. (relhum)

Tanah Bumbu Tuan Rumah MTQ Tingkat Propinsi Kalsel 2012

Tanah Bumbu - Pihak LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran) Kalsel telah setuju dan menetapkan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Tuan Rumah MTQ Tingkat Propinsi Kalsel tahun 2012, Jumat (10/2/12).

Hal ini diungkapkan oleh Asisten III Setkab Tanah Bumbu, pada pertemuan rutin bulanan dengan para wartawan berbagai media di aula kantor Bupati Tanah Bumbu.
Menurut Asisten III, seluruh kabupaten/kota se Kalsel sudah pula bersedia menghadiri MTQ yang akan dilaksanakan di Tanah Bumbu. Tiap kontingen dari peserta MTQ setidaknya berjumlah 75 orang. "Kemungkinan nantinya peserta yang hadir sekitar seribuan orang. Dan untuk itu perlu persiapan yang benar-benar matang oleh Pemkab," ungkap Asisten III.

Selanjutnya kata Asisten III pula, terkait adanya event tingkat propinsi tersebut, pihak media tentu saja diharapkan kerjasamanya untuk menyiarkan dan memberitakan event tersebut.
Rencana pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi tersebut akan digelar pada bulan April 2012 mendatang. (ISp)

Kecamatan Satui Rentan ISPA Dan Penyakit Paru

Tanah Bumbu - Warga Kecamatan Satui khususnya anak-anak rawan terkena penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan paru-paru.

Penyebab kedua penyakit itu berasal dari faktor keturunan dan polusi udara.
Hal itu diungkapkan oleh R, seorang tokoh warga yang menjadi sumber yang tak ingin disebut identitasnya. Apalagi wilayah Kecamatan Satui, sejak sekian lama di beberapa desa menjadi tempat aktivitas penambangan dan pengangkutan batubara.

Dinas Kesehatan Tanah Bumbu melalui H. Rahman, Kabid P2P, Kamis (99/2/12), mengatakan dan membenarkan kerawanan penyakit ISPA dan paru-paru yang rentan terjadi pada anak- anak di wilayah itu. Tapi menurutnya masih dapat ditangulangi dengan obat jalan, kecuali bagi yang sudah lanjut usia, penderita penyakit paru-paru memerlukan perawatan kusus.

Untuk sementara data di Puskesmas Satui, anak-anak yang menderita penyakit paru-paru terdapat 3 anak; 1 anak berpenyakit paru-paru karena faktor keturunan orangtua, 2 anak lainnya berdasarkan hasil foto rontgen, positif terkena penyakit paru-paru, namun masih bisa berobat jalan.
Guna mengantisipasi hal itu Dinas Kesehatan Tanah Bumbu terus berupaya melakukan sosialisasi melalui kegiatan Posyando. (AK)

Kejari Tanjung Perak Musnahkan Milyaran Uang Palsu

Surabaya - Sebanyak Rp 1,014 miliar uang palsu pecahan Rp 100 ribuan dan Rp 50 ribuan dimusnahkan Kejari Tanjung Perak, Rabu (8/2/12) kemarin.
Uang palsu ini dimusnahkan bersama 228,15 gram ganja, 108,152 kg sabu-sabu, 1.031 butir pil double LL5, 7 dos jamu tanpa izin edar serta puluhan alat hisap.

Pemusanahan yang digelar di halaman kantor Kejari Tanjung Perak itu dipimpin langsung Kajari, Bambang Gunawan serta dihadiri pejabat Polresta Tanjung Perak, BP POM serta Kodim Tanjung Perak.

Bambang Gunawan mengungkapkan, miliaran uang palsu ini merupakan barang bukti empat perkara pemalsuan uang yang sudah inkraht tahun lalu.

Sementara ganja didapat dari lima perkara dan sabu-sabu 64 perkara. “Selain barang itu, kami juga memusnahkan barang bukti perkara pelanggaran ketertiban umum atau tindak pidana perjudian yakni satu kardus alat judi remi yang terdiri kartu remi, rekapan kertas togel, ballpoint, ponsel dan spidol serta beberapa senjata tajam,” terang Gunawan. (sm/jaks)

Sosialisasi HIV/AIDS Bagi Hotel, Tempat Hiburan Dan Salon Kecantikan

Tanah Bumbu - Pemkab Tanah Bumbu mengundang para pengelola hotel, tempat hiburan, dan salon di wilayah Tanah Bumbu untuk mengikuti sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS, bertempat di kantor Bupati Tanah Bumbu, Kamis (9/2/12).

Sekitar 50 lebih undangan disebarkan oleh pihak Pemkab Tanah Bumbu, namun undangan yang hadir sangat sedikit, sehingga membuat berang pihak Tanah Bumbu.
Tak urung Sekda Tanah Bumbu, Drs. Gusti Hidayat sampai mengeluarkan ancaman akan tidak memperpanjang lagi perijinan terkait hotel, THM, dan salon, yang mana pengelola atau pemiliknya tidak hadir.

Acara sosialisasi dihadiri langsung oleh Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kabag Hukum.
Dalam pemaparannya Bupati mengungkapkan program Pemkab guna mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS di daerahnya, melalui instansi terkait akan mengecek dan memeriksa kesehatan terhadap para pekerja hotel/penginapan, tempat hiburan dan salon kecantikan.

Rencana Pemkab adalah, akan memberikan label sehat kepada tempat maupun para pekerja di ketiga bidang tersebut secara berkala untuk waktu 3 bulan dan seterusnya.
Bagi yang tidak mengindahkan ketentuan yang rencana akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) itu, dikenai sanksi tak diperpanjang perijinannya, atau dicabut.

Bagi para pekerja tempat hiburan, pihak Pemkab memberikan fasilitas pengecekan kesehatan secara cuma-cuma di RSUD Amanah Husada. "Bila datang sendiri ke RSUD Amanah Husada, dikenakan cuma-cuma, namun bila para petugas yang datang ke tempat mereka, agar diberikan insentif berupa biaya transport," kata Bupati.

Ada beberapa pengelola/pemilik Hotel yang hadir antara lain Hotel Ebony, Putri Duyung dan Shangrila. Selebihnya adalah para pengelola tempat hiburan dan salon kecantikan. Bagi mereka yang diundang namun tidak hadir, pihak Pemkab memberikan kesempatan pada sosilisasi berikutnya. Jika pun mereka tetap tak hadir, pihak Pemkab akan memberikan sanksi. (ISp)

Bupati Tanah Bumbu Buka Musrenbang Tingkat Desa Dan Kecamatan

Tanah Bumbu - Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa se Kecamatan Batulicin Tahun 2013, Rabu (8/2/12).

Musrenbang tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Burhanuddin, S.Sos, M.Pd, Wakil Ketua DPRD, H. Supiansyah, ZA, SE, MH, Kodim dan Polsek Batulicin, Camat Batulicin, Drs. Fadliansyah akbar, MAP, Sekretaris Bappeda, HM Darman, Lurah, Kepala Desa, dan Ketua PKK Batulicin.
Acara dilaksanakan di aula Hotel Chandra Asri. Musrenbang dipimpin langsung oleh Camat Batulicin.

Dalam Musrengbang tersebut dibahas hal-hal terkait peningkatan pembangunan desa di wilayah Kecamatan Batulicin, antara lain pengadaan Bidan Desa, peningkatan jalan desa, pembangunan irigasi untuk Desa Batulicin, Segumbang, Polewali, Kersik Putih, Gunung Tinggi, Kusambi, Saring Sei Bubu dan Kuranji.

Bupati Tanah Bumbu dalam sambutannya mengatakan Musrenbang ini merupakan pertama kali dilaksanakan di tingkat desa dan kecamatan.
Dalam kesempatan ini Bupati mengimbau kepada masyarakat yang memiliki lahan tidur agar memafaatkannya, ditanami palawija seperti jagung dan karet. Karena menurut Bupati di wilayah ini apa saja yang ditanam pasti akan tumbuh. Lagi pula pihak Pemkab bersedia membantu prasarananya. (Ramang)

PT. Kodeco Timber Bikin Kesepakatan Bersama Warga

-Terkait Lahan Warga Di Areal HPH


Tanah Bumbu - Pihak PT. Kodeco Timber akhirnya menyetujui tuntutan warga Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat untuk menghentikan pemagaran terhadap lahan yang diklaim pihak perusahaan sebagai konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) di wilayah desa itu.

Menurut hasil pertemuan antara pihak warga dengan perusahaan, Rabu (8/2/12), pemagaran akan dilakukan hanya sampai batas cekdam yang terdapat di wilayah Desa Sungai Dua.
Hasil kesimpulan pertemuan itu disampaikan pihak perusahaan di hadapan unsur Muspida Kabupaten Tanah Bumbu, H. Syamsuddin atau H. Isam selaku pihak pengelola PT. Kodeco Timber.

Dalam kesempatan itu pihak perusahaan juga memberikan lahan kepada warga disana seluas masing-masing 2 Hektar per Kepala Keluarga plus bibit tanamannya untuk dijadikan kebun, yang mana hasilnya nanti bisa dijual ke PT. Kodeco Timber. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap ke seluruh desa yang masuk dalam kawasan HPH PT. kodeco Timber.

Adapun pihak perusahaan juga mempersilakan warga yang memiliki kebun didalam areal HPH untuk melakukan aktivitas seperti biasa, serta memanen dan mengambil hasil kebun mereka. Namun pihak perusahaan memperingatkan warga untuk tidak menebang pohon kayu, yaang mana akan berurusan dengan pihak penegak hukum.

Dan mulai kini warga pun dibebaskan masuk ke areal HPH tanpa harus minta ijin ke petugas Satpam.
Kesepakatan tersebut akan dibikinkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak PT. Kodeco Timber, Bupati selaku yang mewakili warga, dan sebagai saksinya adalah unsur Muspida.

Sementara itu terkait adanya pertemuan yang menghasilkan kesepakatan bersama kedua belah itu, baik Polres Tanah Bumbu dan Kodim hanya berharap warga bisa menciptakan keamanan yang kondusif. (AK)

Memalsu Ijazah, Kades Ditahan Jaksa

Tanjung Jabung - Kejari Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi, menahan seorang Kepala Desa bernama Iyar (49). Iyar diduga memalsukan ijazah Paket B saat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Kempas Jaya.

Kasi Pidsus Kejari Kuala Tungkal Candra Saptiaji, mengatakan, Iyar ditahan karena terbukti memalsukan ijazah Paket B milik orang lain yang diklaim sebagai miliknya.

“Awalnya ijazah itu milik orang lain, karena ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, nama yang ada di ijazah tersebut diganti nama tersangka,” ujarnya di Kuala Tungkal.

Dari hasil pemalsuan ijazah tersebut tersangka Iyar sukses menjadi Kepala Desa. Namun sejumlah warga Desa Kempas Jaya merasa curiga, karena selama hidupnya, tersangka Iyar hanya mengenyam sekolah dasar.

Atas perbuatannya memalsukan ijazah, tersangka kini dikenakan pasal 264 junto pasal 263 KUHP dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara, Jaksa juga telah memeriksa tersangka untuk mengetahui asal usul Ijazah palsu tersebut. (YUS/jaks)

Kalbar Terima 77 Unit MPLIK

Pontianak - Propinsi Kalbar mendapatkan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebanyak 77 unit.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Kalbar, Drs. Cornelius, MH, dilaksanakan bertepatan pada Upacara peringatan HUT Pemda Kalbar ke-55, bertempat di kantor Gubernur.

Dalam acara penyerahan dihadiri oleh seluruh Bupati/Walikota se Kalbar yang telah menerima MPLIK. Bantuan MPLIK ini merupakan bantuan tahun 2011. Jumlah yang diterima setiap Kabupaten/Kota berbeda-beda, karena tergantung dari kemampuan anggaran dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Diharapkan dengan bantuan MPLIK ini, penyebaran informasi dapat secara menyeluruh diterima oleh seluruh daerah, baik di perkotaan maupun daerah perdesaan, khususnya yang berada di daerah terpencil untuk mengakses internet dan memperoleh informasi terbaru, hal ini sesuai dengan motto MPLIK, “ Jangan Biarkan Yang Terpencil Kian Terkucil”. (js/prop)

Pemkab Tanah Bumbu Ajukan 6 Raperda Baru

Tanah Bumbu - Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming menyampaikan 6 Raperda ke DPRD, Senin (6/2/12).

Raperda yang disampaikan tersebut yakni tentang; penambahan penyertaan modal Pemda kepada Perusahaan PT. Nusantara Batulicin tahun anggaran 2012, penambahan penyertaan modal ke PDAM, penambahan penyertaan modal ke Bank Kalsel, pertambangan umum, reklamasi pasca pertambangan dan raperda tentang laporan pertanggung jawaban alokasi dana desa (ADD),

Paripurna dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Kapolres, Dandim, serta seluruh jajaran SKPD.
Dalam sambutannya Bupati Tanah Bumbu mengatakan, ”dari 6 Raperda yang disampaikan, kalaupun memiliki aplikasi yang berbeda, namun kesemuanya tetap mempunyai kepentingan yang cukup signifikan bagi Pemda saat ini, terutama dalam hal pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu, Oleh karenanya, maka dipandang perlu bagi eksekutif untuk menyampaikan raperda tersebut.“

Penambahan penyertaan modal Pemkab Tanah Bumbu ke PT. Nusantara Batulicin tahun anggaran 2012, yaitu dilakukan untuk meningkatkan, memperkuat modal dan mempercepat pengembangan usaha. Total yang sudah dilakukan sebesar Rp. 15 milyar.

Untuk tahun ini dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 15 milyar.
Memperkuat modal dan mempercepat pengembangan sarana prasana PDAM, penyertaan modal dari tahun 2006 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan total Rp. 9.243.875.905, untuk tahun ini dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 2 milyar, sedangkan ke Bank Kalsel tahun anggaran 2012, dari tahun 2007 sampai dengan 2011 dengan total Rp. 9 milyar, untuk tahun ini dianggarkan sebesar Rp. 5 milyar.

Selain itu untuk Pertambangan Umum, melaksanakan ketentuan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, bahwa bahan galian merupakan potensi SDA yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaanya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan umum yang meliputi kebijakan, perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, konservasi dan pengembangan, perubahan nama yang asal kuasa pertambangan (KP), sekarang jadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga diperlukan adanya pengaturan mengenai izin usaha pertambangan baik ekspolarasi maupun produksi.

Mengenai reklamasi dan pasca tambang, untuk melaksanakan ketentuan UU Nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara dan ketentuan PP Nomor 78 tahun 2010, tentang reklamasi dan pasca tambang, dengan adanya pengaturan tentang reklamasi dan pasca tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dapat terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Selain itu dalam hal pedoman pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa yakni untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 PP Nomor 72 tahun 2005, tentang desa juncto pasal 48 Permendagri Nomor 35 tahun 2007, tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan adanya pengaturan tersebut, agar pelaporan dan pertanggung jawaban oleh pemerintah desa di Kabupaten Tanah Bumbu, maka dapat terarah, teratur, keseragaman, dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga pemerintah desa lebih mudah dalam pembuatan pelaporan dan pertanggung jawaban, dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dikarenakan sekarang ini pemerintah desa mendapatkan dana alokasi desa (ADD), yang penggunaan dananya wajib mempunyai pelaporan secara terinci. (Dus/wan/relhum)

Bupati Tanah Bumbu Buka MTQ Tingkat Kabupaten

Tanah Bumbu - Kabupaten Tanah Bumbu terpilih menjadi tuan rumah pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke 26 Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan pada bulan April 2012 mendatang.

Untuk itu Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama dengan Pemda dapat menyukseskan event akbar tersebut.

“Melalui momentum MTQ ini, saya minta seluruh lapisan masyarakat bersama dengan Pemda dapat menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat Propinsi Kalsel, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sukses, dan Tanah Bumbu bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi peserta MTQ nantinya,” pinta Bupati Mardani H Maming saat membuka MTQ Nasional Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu yang dilaksanakan di Lapangan Sepakbola Mandala Krida Desa Manungal Kecamatan Karang Bintang, Minggu (5/2/12) kemarin.

Demi lancarnya pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional nantinya, ujar Bupati, kepada panitia agar benar-benar mempersiapkannya dengan matang.
Selain itu, kepada seluruh Camat dan Kepala Desa serta segenap masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketenteraman kabupaten ini dan menjaga kebersihan lingkungan dengan menggalakan kegiatan gotong royong bersih-bersih desa dimulai dari saat ini.

Sementara itu, terkait pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, dalam sambutannya, Bupati mengatakan dengan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten ini semoga dapat menghasilkan para peserta terbaik yang siap tampil pada event MTQ Nasional ke-26 tingkat Propinsi Kalimantan Selatan, dan dapat mengharumkan nama Kabupaten Tanah Bumbu ditingkat Propinsi nantinya.

Untuk juara umum MTQ Kabupaten Tanah Bumbu nantinya, ujar Bupati akan mendapatkan hadiah utama yaitu umrah. Terkait program Pemkab di Tahun 2012, beber Bupati, masih terkonsentrasi pada pembangunan insfarstuktur jalan penghubung antar kecamatan dan desa.

Ketum LPTQ Tanah Bumbu, Drs. Gusti Hidayat mengatakan MTQ merupakan program nasional Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan Tingkat Nasional yang diharapkan melalui MTQ ke-9 di Kabupaten Tanah Bumbu ini akan melahirkan qori dan qoriah, hafiz dan hafizah di setiap cabang dan golongan untuk mewakili Kabupaten Tanah Bumbu ke tingkat propinsi yang akan datang. Yang bukan hanya bagus dan fasih dalam bacaan, namun mampu memahami isi kandungan Alquran itu sendiri serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi, ujar Gusti Hidayat, akan dilaksanakan pada tanggal 7-14 April 2012 bertepatan dengan peringatan HUT Tanah Bumbu ke-9. (relhum)